Peran pemerintah yang hanya sebagai regulator inilah yang akhirnya menyerahkan pengaturan garam kepada korporasi, yakni produsen atau investor besar, importir dan distributor, inilah persoalan utamanya. Adanya logika neoliberalisme ini merupakan dampak dari di terapkannya sistem kapitalisme demokrasi. Jadi, selama sistem yang di terapkan adalah sistem kapitalisme demokrasi, pengelolaan pangan masyarakat seperti garam tidak akan mampu di selesaikan dan akan terus berulang. Akhirnya kebijakan yang dibuat pun justru demi kemaslahatan korporasi bukan rakyat terutama para petambak garam.
Kita butuh sistem alternatif dan solutif untuk menyelesaikan semua permasalahan termasuk dalam tata kelola garam. Sistem ini adalah sistem Islam yang diterapkan secara kafah dalam naungan khilafah. Dalam sistem Islam, negara akan benar-benar bertanggung jawab langsung, mulai dari perencanaan, yakni produksi, distribusi, dan konsumsi, hingga realisasi yaitu pemenuhan hajat rakyat dan keberlangsungan usaha petambak garam.
Ini karena dalam Islam, memposisikan penguasa sebagai raa’in. Seperti sabda Rasulullah Saw., “Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya” (HR. Ahmad, Bukhari)
Wallahu a’lam bishshawab