Salah satu penyebabnya, yaitu terkendala legalitas. Seperti PIRT, label halal, logo MUI, dan BPOM masih belum ditempuh. Termasuk, soal komposisi dan berat bersih dari produk itu belum terlampir dalam kemasannya. “Ini yang jadi kendala pelaku usaha di kami. Tapi untuk borondong ketan memiliki pangsa pasar tersendiri dan menjadi ikon Desa Bojong Timur,” ujarnya.
Padahal, lanjut Dedi, peluang pasar saat ini terbuka lebar. Termasuk, yang ditawarkan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, yang menyebutkan produk UMKM bisa tembus Indomarco. Tentunya, produk yang sudah sesuai standar dari perusahaan itu.
Karena itu, saat ini pihaknya berupaya untuk mencapai hal itu. Salah satunya, berkoordinasi dengan instansi terkait, supaya para pelaku usaha ini bisa mendapatkan legalitas mengenai produk yang dihasilkannya. “Saat ini untuk mengatasi hal tersebut kami membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk membantu pemasaran dan legalitas seperti PIRT, serifikat halal dan lainya. Terlebih, di masa pandemi ini, kesehatan dan ekonomi diibaratkan dua pedal sepeda. Keduanya harus bergerak agar bisa berjalan. Untuk itu Desa Bojong Timur mendorong UMKM yang ada,” ucapnya.(add/sep)