SUBANG-Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Subang H Lili Rusnali ikut mengomentari penolakan APBD perubahan 2021 oleh Pemprov Jabar.
Bagi Desa, dampak dari masalah tersebut adalah tidak terlaksananya pembangunan dari aspirasi atau pokok pikiran (pokir) yang menggunakan anggaran APBD perubahan.
Namun, anggaran Bantuan Keuangan Desa/Kelurahan (BKUD/K) disinyalir aman. Namun, H Lili menyesalkan hal ini terjadi, dan mengingatkan agar tidak terulang kembali dimasa yang akan datang.
Baca Juga:Toleat dan Gantangan Asal Subang Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Jawa BaratSapi Balap Hibar Raih Posisi Bergengsi di Kelas Bebek Grasstrack Subang Jawara 2021
“Berkaitan dengan dampak dari APBD Perubahan yang ditolak sendiri, bagi desa ataupun bagi teman-teman kepala desa ini pernah kita obrolkan dulu. Apabila APBD perubahan ini ditolak oleh provinsi implikasinya adalah anggaran yang sudah digadang-gadang bisa membiayai pembangunan lewat pokir dari anggota DPRD itu kemungkinan besar tidak terlaksana,” jelasnya.
Selain itu, akan ada beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang memang pasti dimasukkan ke APBD tahun 2022. Akan tetapi, yang sifatnya darurat, tetap dapat dilaksanakan.
“Saya sudah berkomunikasi dengan BKAD, Insya Allah itu tidak terganggu dan bukan melalui APBD perubahan tapi melalui parsial 6 ya,” jelas H. Lili.
Sementara, terkait dengan BKUD/K ia juga mendapat informasi bahwa dana tersebut sudah aman untuk desa.
“Walaupun ini tidak masuknya APBD perubahan digantikan dengan Perkada, yang sifatnya darurat Alhamdulillah masih bisa terjaga. Masih bisa dilaksanakan untuk desa. Ambil satu contoh seperti untuk normalisasi, nah itu masih bisa terdanai,” imbuhnya.
Pada prinsipnya pihaknya memahami kondisi keuangan pemerintah daerah.
Namun terkait dengan saling tuding antara TAPD dan Pemda Subang mengenai penolakan APBD perubahan, APDESI tak mau berkomentar lebih jauh. Hanya saja ia meminta, kedua belah pihak untuk memikirkan kondisi rakyat Subang dan tidak terkait dengan kepentingan masing-masing ataupun kelompok.
“Jadi komunikasi antara eksekutif dengan legislatif dalam hal ini TAPD dan DPRD Subang juga harus diperbaiki, mereka tahu kenapa hal itu terjadi. Tolonglah komunikasinya diberesin lagi, jangan sampai ini jadi terulang kembali dimasa depan,” jelasnya.(ygi/ysp)