SUBANG-Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) nampaknya jadi ‘kambing hitam’ dalam persoalan tidak utuhnya dokumen RAPDB yang disampaikan eksekutif ke anggota DPRD. Wakil Bupati Subang, Agus Masykur menyebut, SIPD kerap bermasalah.
Agus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anggota DPRD, lantaran belum bisa menyampaikan dokumen RAPD secara utuh dan menyeluruh hingga ke penjabarannya.
Permohonan maaf itu dia sampaikan pada rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan fraksi mengenai RAPBD 2022, belum lama ini (5/11).
Baca Juga:Layanan SIM Online Belum Diterapkan di Subang, Ini AlasannyaSegera Perbaiki Jalan Pramuka, Kang Adjat: Jangan Ada Korban Lagi
Wabup menyebut, akan menyampaikan dokumen RAPBD 2022 pada saat pembahasan bersama DPRD.
“Mohon permakluman dari seluruh anggota DPRD, bahwa keterlambatan ini dipengaruhi oleh kendala teknis dalam proses penginputan program ke dalam aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah, yang baru diaplikasikan pada tahun ini, kata Wabup.
Wabup menyebut, belum sempurnanya infrastruktur sistem aplikasi yang baru berjalan tersebut bahkan sering mengalami eror. “Sering mengalami maintanace oleh kementerian yang memperlambat kenerja petugas penginput data,” jelasnya.
Sebelumnya, Fraksi Golkar menyoroti eksekutif yang belum memberikan dokumen RAPBD 2022 pada saat sidang penyampaian nota pengantar RAPBD 2022.
Keterlambatan penyampaikan dokumen RAPBD oleh eksekutif dipandang Fraksi Golkar merupakankebiasaan buruk yang terus menerus diulang. Bahkan hal itu bisa dianggap pelecehan terhadap tupoksi DPRD.
“Kami kecewa, padahal jelas berulang kali kami mengingatkan baik lisan atau tertulis,” kata Bambang, saat membacakan pandangan fraksi partai Golkar.
Golkar menilai TAPD berulang melakukan blunder setiap tahun. Mulai dari gagal bayar tahun 2022 hingga APBD perubahan 2021 ditolak oleh pemprov.
Baca Juga:Percasi Subang Targetkan Tiga Emas di Porprov 2022Bikin Warganet Teriak, Dinar Candy Unggah Foto Rebahan di Sofa
Golkar juga menyesalkan sikap tidak dewasanya beberapa oknum pejabat baik dari eksekutif maupun legislatif yang membangun opini publik yang akhirnya menyudutkan DPRD. Padahal sejak awal peristiwa ditolaknya APBD perubahan 2021 adalah dampak dari terlambatnya input SIPD.(idr/ysp)
INDRAWAN SETIADI/PASUNDAN EKSPRES
JAWABAN: Wakil Bupati Subang Agus Masykur menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan fraksi mengenai RAPBD 2022 di Gedung DPRD, belum lama ini.