SUBANG-Pemkab Subang yang melakukan bagi-bagi mobil untuk desa yang telah lunas PBB menuai sejumlah kritikan. Kritik kali ini datang dari politisi sekaligus anggota DPRD fraksi PAN Albert Anggara Putra.
Albert menyampaikan, program efesiensi dan sejumlah refocusing terkait anggaran dimasa pandemi tak terhindarkan. Ada banyak kegiatan yang sebelumnya teranggarkan namun dinilai tak prioritas, anggaran tersebut bisa dicoret atau dipindahkan untuk hal yang lebih prioritas. “Tentu sebagai fungsi kontrol atau pengawasan, saya kira ini kurang efisien, membagikan mobil yang jumlahnya cukup banyak jika ditotalkan ya,” kata Albert.
Padahal, dalam masa pandemi ini, pelaksanaan penggunaan anggaran begitu ketat dan terus menerus dilakukan upaya efisiensi anggaran. “Memang bagus, setelah lunas PBB bagi desa yang lunas itu diberi reward, tapi tentu dimasa pandemi ini harusnya realisasikan yang lebih urgent lagi dibanding dengan memberikan mobil,” ucap Albert.
Baca Juga:Hakim dan Pegawai PN Subang Latihan Tanggap Darurat KebakaranVonis Lima Tahun, Aa Umbara Sutisna Resmi Ajukan Banding
Sementara itu, Kepala Bapenda Subang Ahmad Sobari melalui Kasi Pendataan dan Pajak, Agus Sudrajat mengatakan, total anggaran yang dihabiskan dalam pembelian mobil tersebut Rp10 miliar.
“Iya, sebesar Rp 10 miliar totalnya. Adapun untuk harga satu mobil dikisaran Rp 205 juta,” katanya, Rabu (10/11).
Pada tahun sebelumnya, sejak awal masa kepemimpinan Jimat-Akur, Pemda selalu menganggarkan pengadaan mobil untuk desa. Untuk tahun ini, ada 50 desa yang mendapatkan mobil. Desa yang mendapatkan mobil adalah desa yang berhasil melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu.(ygi/vry)