Terpisah, staf penanganan kasus tenaga kerja luar negeri pada Disnakertrans Karawang, Ahmad Sogiri menuturkan, TKW asal Karawang itu tidak sendiri. Sebab hampir 90 persen TKI asal Karawang tidak melalui prosedur resmi alias ilegal.
“Keberangkatan mereka banyak yang tidak resmi, yang unprosedural ini mungkin karena dorongan kebutuhan hidup juga, jadi mereka nekat,” tukasnya.
Berdasarkan amanat Undang-undang nomor 18 tahun 2017 menyebutkan bahwa pemantauan penempatan tenaga kerja luar negeri itu harus dari desa. “Pintu masuk masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri maka harus lapor terlebih dahulu ke aparat desa, tentu ini meminimalisir pemberangkatan PMI ilegal,” paparnya.(aef/vry)