KARAWANG-Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Sri Rahayu Agustina dihujani keluhan masyarakat soal kesehatan saat melakukan reses, di aula Kantor Desa Margamulya Kecamatan Telukjambe Barat.
Pada kesempatan reses, Sri banyak menampung aspirasi terutama masalah infrastruktur kesehatan yang dinilai masih jauh dari harapan, salah satunya diungkapkan Kepala UPTD Puskesmas Wanakerta, Veronika.
“Saya baru satu bulan menjabat di Puskesmas Rawamerta, kondisi bangunan disana sangat memprihatainkan, kumuh seperti tidak terawat. Saya sudah ajukan kepada Dinkes untuk segera diperbaiki,” ujar Veronica, saat menyampaikan aspirasinya kepada Sri Rahayu.
Baca Juga:Jadwal Ujian PPPK Guru 2021 Tahap 2 Lengkap Dengan LokasinyaRibuan Peserta Reuni 212 Tidak Berangkat Ke Jakarta
Veronica sangat berharap kepada Dewan Sri Rahayu, agar bisa membantu mewujudkan aspirasinya, hal tersebut semata-mata agar UPTD Puskesmas yang dipimpinnya menjadi lebih layak, baik dari segi infrastruktur maupun pelayanan. “Sekarang saya bertemu dengan ibu Sri, kami sangat berharap ibu dapat membantu, karena sebagai warga ke siapa lagi dapat mengadu kalau bukan kepada Dewan di Provinsi yang punya kebijakan,” katanya
Mendengar keluhan Veronica sontak memicu respon Sri Rahyu Agustina, ia mengaku sudah mendorong Kepala dan Sekretaris Dinkes Kabupaten Karawang, untuk menindaklanjuti ajuan perbaikan UPTD Puskesmas Rawamerta. “Begitu sulitnya saya untuk memperjuangkan Puskesmas ini, karena ini menjadi PR bagi saya sampai hari ini, kendati begitu saya akan terus mengawal,” tegasnya.
Lebih lanjut Sri Rahayu berkomitmen untuk terus mendorong agar persoalan Puskesmas Rawamerta secepatnya diselesaikan, namun Sri menuturkan jika Puskesmas sebaiknya direlokasi ke lokasi lain, mengingat tempat saat ini dinilai kurang layak. “Selama dirinya menjabat selama 5 tahun lebih, itu tidak pernah terselesaikan, hari ini kondisinya memprihatinkan tadi katanya atapnya bocor, airnya keruh dan ada intimidasi dari si pemilik tanah tersebut,” ungkap Sri.
Ia menambahkan, pihaknya bakal meminta ke pemerintah untuk merelokasi ke tempat yang lebih strategis, agar tidak ada intimidasi dari siapapun.
Sebagai betuk realisasi, menurut Sri sangat perlu adanya kalaborasi antara Pemkab Karawang dengan Pemprov Jabar. “Kami dari Pemprov Jabar yang mau beli tanahnya dan Pemkab Karawang yang membangunnya, atau sebaliknya, itu tinggal dikolaborasikan,” katanya.