SUBANG-Ketua Komisi II DPRD Subang Ir Novaza Shinta Narwastu menyampaikan beberapa regulasi yang harus dioptimalkan dalam mendukung operasional BUMD. Menurutnya BUMD di Subang belum maksimal dalam memberi kontribusi bagi PAD karena terbentur regulasi.
Hal itu disampaikan Nova saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BUMD yang berlangsung di Pendopo Abdul Wahyan, Kamis (9/12).
Dalam kesempatan itu Nova menyampaikan, BUMD sebagai ujung tombak PAD harus diberi ruang yang dinamis agar bisa mengoptimalkan pendapatan.
Baca Juga:Antisipasi Terbatasnya Volume di TPPAS Legok Nangka, Pemkab Bandung Barat Gandeng PT. Putra Indonesia PratamaDinas Sosial Kabupaten Subang Telusuri Penerima BPNT Gadaikan Kartu Keluarga Sejahtera
“Dari hasil studi banding kami dengan Kuningan misalnya, salah satu BUMD di sana yakni PDAM sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan lain. Sehingga PDAM di Kuningan maju dan memberi kontribusi kepada PAD, di sana PDAM sudah bekerja sama dengan berbagai pihak karena adanya regulasi yang jelas,” katanya.
Dia berharap dalam RDP tersebut bisa diperoleh formula regulasi yang serupa, sehingga melahirkan peraturan bagi BUMD yang dinamis, efisien, dan efektif untuk meningkatkan PAD.
“Kami di komisi II akan terus mendorong soal regulasi di BUMD ini, agar di Kabupaten Subang juga bisa terbuka untuk bisa bekerja sama dengan berbagai pihak sehingga dapat berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Subang,” tukasnya.(idr/ysp)