Oleh: Ratna Sari Dewi
Kazakhstan sedang di guncang demontrasi hingga berujung kerusuhan beberapa hari terakhir. Bahkan kementrian kesehatan Kazakhstan melaporkan, peristiwa ini menewaskan 164 orang perminggu 9 Januari 2022 waktu setempat. Pemicunya ialah kemarahan warganya atas melonjaknya bahan bakar LPG yang digunakan untuk pengisian transportasi.
Harga LPG dinaikan dua kali lipat mengakibat harga LPG meroket tinggi dan memicu kekecewaan warga terhadap pemerintah. Ribuan warga Kazakhstan melakukan aksi protes dengan turun kejalan terhadap penguasa karena sudah melakukan korupsi, bersikap otoriter dan mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi.
Pemerintah kemudian menetapkan status darurat sebagai respons akan kerusuhan itu. Mereka juga mengklaim berhasil mengatasi situasi. Namun, baru-baru ini Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev memerintahkan pasukan keamanan menembak ‘teroris.’
Baca Juga:Fraksi PAN Minta Pemkab Subang Tangani Sampah Berkolaborasi dengan DesaEdit Grid, Fitur Instagram Terbaru! Mudahkan Edit Foto Profil
Kata teroris merujuk pada pedemo yang dianggap melakukan kerusuhan dan pemberontakan.
Dia juga mengumumkan status darurat di kota besar seperti Almaty, Mangystau dan Ibu kota Nur-Sultan sejak Rabu (5/1). Ia lalu memperbarui status menjadi darurat nasional di hari yang sama dilansir ( CNN Indonesia, 9 Januari 2022 ).
Sikap represif rezim menghadapi frustrasi rakyat menegaskan bahwa sistem politik demokrasi tidak mengakomodir aspirasi rakyat dan melahirkan rezim otoriter.
Krisis negeri muslim dipicu kondisi buruk ekonomi akibat praktik kapitalisme oligarkis. Kondisi tersebut merupakan keniscayaan sebab ciri khas konsep ekonomi kapitalis adalah liberalisme kekayaan milik umum.
Liberalisasi ini akhirnya membuat rakyat sengsara dan rakyat tidak lagi pemilik kekayaan yang seharusnya mampu menjamin kesejahteraan. Melainkan para oligarki yang menjadi penguasa sebagai pemilik sesungguhnya dalam sebuah negeri.
Penerapan sistem ekonomi kapitalis yang dijaga oleh sistem perpolitikan demokrasi membuat rezim bersikap represif dalam menghadapi frustasi rakyat. Demokrasi yang melahirkan paham liberalisasi dalam segala hal membuat rakyat menjadi korban kezaliman penguasa oligarki.
Kebebasan berpendapat tidak berlaku bagi kepentingan penguasa. Wajar rakyat menunjukkan sikap marah akibat sistem demokrasi yang diterapkan.
Dan melahirkan penguasa oligarki yang bersikap otoriter.
Baca Juga:40 Persen APBDes 2022 untuk Penanganan Dampak Pandemi Covid-19Spesifikasi Oppo Find X5 Pro Sempat Muncul Di Online! Begini Bocorannya
Disisi lain masuknya intervensi asing Rusia dan China untuk mengendalikan kasus Kazakhstan. Sikap asing dalam melakukan intervensi terhadap pemerintah Kazakhstan memiliki tujuan penjajahan.