BANDUNG BARAT-Pemasalahan ketenagakerjaan sampai saat ini tetap menjadi isu sentral yang membutuhkan langkah-langkah terobosan saat penanganannya, terlebih di tengah ketidakpastian ekonomi lantaran pandemi Covid-19 ataupun faktor global lainnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka pengangguran di Indonesia pada Agustus 2020 sampai Maret 2021 meningkat dari 5.2 persen menjadi sekitar 7 persen. Oleh karena itu, diperlukan tenaga kerja yang terampil untuk bisa mengurangi angka pengangguran dan menjadi pembangkit ekonomi nasional.
“Tenaga kerja terampil dengan produktivitas tinggi adalah salah satu kunci penggerak sektor industri potensial untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” terang Wakil Presiden (Wapres) saat meninjau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lembang, Bandung Barat, Rabu (23/03).
Baca Juga:Tiga mahasiswi STAI KHEZ Muttaqien Berhasil Meraih Prestasi Membanggakan di Tingkat Kabupaten Maupun ProvinsiTingkatkan Minat Sains Generasi Muda, Program Kampung Sains Dikembangkan hingga ke Tingkat Desa
Wapres menyampaikan, Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan tenaga kerja terampil bersinggungan erat dengan dunia pendidikan dan pelatihan, dimana Balai Latihan Kerja (BLK) atau BPVP memegang peran penting di dalam pelaksanaannya.
“Kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan SDM yang berpandangan maju dan produktif, sehingga akan dapat meningkatkan taraf hidupnya. Sedangkan pelatihan vokasi merupakan bentuk pendidikan yang implementatif dan tidak kalah penting bagi dunia kerja,” imbuh Wapres.
“Melalui program vokasi yang diselenggarakan BLK, diharapkan akan mencetak tenaga kerja dengan keterampilan praktis dan siap kerja di berbagai industri. Keberhasilan pelatihan vokasi di BLK akan turut memberikan efek yang positif terhadap penurunan angka pengangguran, maupun kemajuan berbagai industri,” tambah Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Wapres juga menekankan, bahwa diperlukan langkah konkret untuk menjembatani para pencari kerja dengan permintaan pasar kerja.
Sebab, Wapres menilai, di lapangan masih kerap terjadi permasalahan seperti tidak sesuainya daya serap industri dengan jumlah lulusan SMK, kurikulum yang mismatch dengan kebutuhan industri, belum tersedianya peta industri di daerah, serta ketidaksesuaian penyediaan sarana dan prasarana yang digunakan di laboratorium dan bengkel pelatihan dengan kebutuhan industri.
“Solusi linked and match untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan agar terus diprioritaskan. Perlu langkah konkret untuk menjembatani para pencari kerja dengan permintaan pasar kerja dalam sebuah proses bisnis yang terpadu, serta membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan. Tadi dijelaskan oleh ibu menteri, yaitu integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja secara efektif dan efisien,” tegas Wapres.