KARAWANG-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang, melakukan pembinaan bagi 50 lembaga pelatihan kerja (LPK) swasta. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas LPK swasta yang ada di wilayah itu.
Sekretaris Disnakertrans Karawang, Rosmalia Dewi mengatakan, LPK swasta merupakan lembaga yang paling membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia di Karawang. Sebab dengan adanya LPK, kemampuan untuk masuk dunia kerja sudah disiapkan.
“Salah satu permasalahan di Karawang adalah pengangguran. Maka dengan adanya LPK bisa mengurangi pengangguran karena masyarakat bisa dilatih dulu untuk masuk ke dunia kerja,” ujarnya.
Baca Juga:Kejaksaan Negeri Karawang Musnahkan Bakar Barang Bukti Kejahatan Terendam Banjir, Jalan Penghubung Antar Desa di Pagaden Barat Rusak
Oleh sebab itu, lanjut Rosmalia, LPK swasta harus bisa meningkatkan mutu dan kualitas dengan akreditasi dan sertifikasi. Terlebih saat ini perizinan LPK swasta harus ditempuh melalui OSS (online singel submission) yang mengharuskan pelaku usaha LPK memiliki serifikat standar untuk menjalankan kegiatannya. “Kita melakukan pembinaan ini agar semua LPK swasta itu legal dengan memiliki izin sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Ia menambahkan, sebab dengan masih ada oknum mengatasnamakan LPK, tapi legalitasnya tidak ada dan melakukan praktek rekrutmen tenaga kerja secara ilegal. “Kami beeharap bagi LPK yang sudah memiliki izin terus meningkatkan kualitas dan mutunya untuk ikut membangun SDM Karawang,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Lembaga latihan Seluruh Indonesia (HILLSI) Karawang, Muhtar Sunantri mengatakan, jika kepengurusannya baru terbentuk dan masih menunggu HILLSI provinsi melakukan rapat keeja. “Kedepan kami juga akan melakukan rapat kerja untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia kerja,” katanya.
Muhtar menutukan, pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Karawang. Terlebih Karawang di kenal sebagai kawasan industri terbesar se asia tenggara. Namun, penganggurannya masih tinggi.
“Kami siap membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan skill masyarakat untuk siap masuk dunia kerja ataupun membuka lapangan pekerjaan,” katanya.
Sebab, lanjutnya, LPK bukan hanya untuk industri saja tapi ada juga non industri. Jadi kedepan pihaknya berharap agar pemerintah daerah juga membantu lulusan LPK yang non industri untuk membuka usahanya.(use/vry)