SUBANG – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Mitra Kerjanya Komisi IX DPR RI, gencar melakukan sosialisasi pencegahan stunting mulai dari hulu.
Sosialisasi berlangsung di Lembah Gunung Kujang, Kabupaten Subang, pada Selasa 21 Juni 2022.
Koordinator Bidang ADPIN BKKBN Jabar, Herman Melani menyebut kondisi stunting secara nasional di Indonesia saat ini masih tinggi yakni di angka 24,4 persen. Sedangkan di Jabar 24,5 persen.
Baca Juga:Kukuhkan 108 Duta Pariwisata, Ridwan Kamil: Promosikan Destinasi Wisata Melalui Konten KreatifWarga Dikeluhkan Warga, Polisi Selidiki Limbah Popok
Angka stunting ditargetkan turun menjadi 14 persen secara nasional pada 2024. Pemprov Jabar sendiri punya target zero new stunting pada 2023 mendatang.
“Tentunya ini menjadi tanggungjawab bersama pemerintah serta seluruh stakeholder agar angka stunting bisa ditekan,” katanya.
“Sosialisasi harus digencarkan mulai hulu, tentang arti pentingnya hidup sehat guna mencegah bayi stunting,” imbuhnya.
Dia juga menilai cara sosialisasi yang masif terutama di kalangan remaja dan calon pasangan muda, menjadi salah satu cara untuk menekan angka stunting.
“Sosialisasi juga dilakukan lewat posyandu, PKK dan elemen lainnya yang melibatkan ibu dan remaja,” tegasnya.
Anggota DPR RI Komisi IX, Linda Megawati menyebut ada berbagai faktor penyebab terjadinya stunting yang harus diketahui masyarakat.
Selain perilaku pascakelahiran serta kultur yang selama ini terjadi, air dan sanitasi juga harus diperhatikan.
Baca Juga:Masih Membuka Diri, PKB dan Gerindra Belum Ada Instruksi dari PusatKompak Sumbangan Bangunan Sarana Sekolah
Selain itu, penyuluhan bagi pasangan yang akan menikah juga harus ditingkatkan.
“Kita juga harus mencegah terjadinya pernikahan dini. Saat ini angka pernikahan dini di Indonesia masih cukup tinggi. Padahal itu sangat beresiko terjadinya stunting,” jelasnya.
Dari sisi parlemen, lanjut Linda, pihaknya telah mendorong lahirnya rancangan undang-undang (RUU) peningkatan kesejahteraan ibu dan anak yang salah satunya mencakup upaya pencegahan stunting.
“Intervensi serius harus dilakukan pemerintah lewat UU sehingga angka stunting serta kematian ibu dan bayi bisa ditekan seminim mungkin,” tukasnya. (idr)