KARAWANG-Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana marah besar lantaran peserta Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Karawang 2024 tidak lengkap dan disinyalir ada yang kabur-kaburan, Kamis (16/3) di Hotel Mercure Karawang.
Kemarahan bupati memuncak, sampai meminta pihak Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) monitoring acara Musrenbang RKPD yang diselenggarakan Bappeda hingga tuntas.
Menurutnya, aparat sipil negara tidak diperbolehkan meninggalkan tempat sebelum acara tersebut selesai. “Ini acara tahunan, setahun sekali. Saya minta ASN tidak ada yang kabur-kabur. Harus tuntas sampai selesai. Tolong, BKPSDM buat video dan absen. Kirim nanti ke saya,” kata bupati saat sambutan pembukaan Musrenbang RKPD.
Baca Juga:Jalan Raya Klari Berlubang dan Hancur, Ancam Pengendara MotorSMKN 1 Dawuan Kenalkan Motor Listrik ROAD di Bazar Pelajar Milenial
Dia menegaskan, jika ada ASN meninggalkan acara Musrenbang, bupati meminta TPP dipotong 10 persen. Hal itu sebagai sanksi bagi ASN yang tak hiraukan instruksinya.
“Pak Sekda, BKPSDM yang abur-aburan ASN potong TPP. Laporkan ke kami,” tegas bupati.
Tidak sampai disitu, Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana mengkritik tema Musrenbang RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2024. Lantaran, tema itu kurang tepat dengan kondisi Karawang saat ini, sehingga bupati meminta dirubah.
Bupati berkeinginan tema Musrenbang lebih membahas ke infrastruktur dan kemiskinan di Kabupaten Karawang.
“Tema ini tidak di konsultasikan dulu ke saya. Harusnya, Bappeda sampaikan dulu. Kami ingin, Musrenbang bahas infrastruktur, ekonomi dan kemiskinan hingga tuntas di Tahun 2026. Dari sekarang mapping perencanaan dari usulan desa, kecamatan hingga ke tingkat kabupaten,” kata bupati.
Bupati juga menyebutkan, pembangunan infrastruktur tidak bisa saat ini. Melainkan dipersiapkan satu tahun sebelumnya. Termasuk pembangunan jalan.
“Mungkin dulu masih bisa, asalkan nomenklaturnya sama,” kata bupati.
Lanjutnya, Bappeda juga harus bisa mengedukasi pada masyarakat tentang pembangunan jalan. Ada jalan yang tanggungjawab kabupaten, provinsi dan pusat. Melalui media sosial, ia selalu mengedukasi hal itu agar masyarakat faham.
Baca Juga:Membangun Branding Sekolah1.8 Juta Warga Miliki Hak Suara di Pemilu 2024
“Yang menjadi cuitan netizen itu mengarahkan ke saya. Bukan ke PUPR, bukan Bappeda. Jadi dinas perlu menyampaikan informasi dan edukasi,” kata bupati.
Namun demikian, bupati meminta pimpinan dinas mempunyai jaringan ke provinsi dan pusat dalam pembagunan. Yang menjadi tanggungjawab provinsi maupun pusat dapat disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti.