Sebagai warga dan tokoh Kang Dedi siap membantu Kades Oleh untuk memberikan pengertian kepada masyarakat desa bahwa pengelola anggaran akan difokuskan pada program prioritas. Sehingga pembangunan akan terasa.
“Ini Lembur Pakuan tidak pakai dana desa, tidak pakai dana provinsi atau kabupaten, tapi ini pakai DD, Dana Dedi. Ini kalau dibangun oleh Pemda biaya pemeliharaan bisa mahal, tapi dikelola sendiri bisa murah,” ucap Kang Dedi.
Ia menilai mayoritas pembangunan yang ada saat ini mengalami kegagalan karena beracuan pada platform anggaran. Setiap OPD diberi jatah anggaran yang kemudian diterjemahkan dalam pikiran masing-masing.
Baca Juga:Baznas Gunakan Sistem Baru Seleksi Penerima Beasantri, Utamakan Kualitas, Nilai Sesuai Level Keilmuan SantriGapoktan RBH Berhasil Panen Raya Sorghum di Purwakarta
Jika terus dilakukan seperti itu maka sampai kapanpun pembangunan akan gagal. Seharusnya hal itu dilihat dari prioritas pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar publik. Seperti halnya jalan.
“Infrastruktur fokuskan dulu dari mulai jalan penghubung desa, penghubung kecamatan, penghubung kabupaten, penghubung provinsi dibuat rencana. Periksa setiap anggaran sesuai tidak dengan kebutuhan dasar. Semua bergerak dengan fokus yang sama,” katanya.
“Banyaknya jalan yang rusak ini akibat belanja pembangunan yang tidak tepat,” sambungnya.
Kang Dedi Mulyadi mengatakan apa yang diungkapkan adalah sebuah bukti nyata saat ia menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Meski memiliki anggaran terkecil di Jawa Barat, Purwakarta bisa menjadi kabupaten yang sangat berkembang dengan berbagai pembangunan yang luar biasa.
“Saya bukan bermaksud mengajari, tapi saya mengalami memimpin dengan anggaran kecil tapi bisa segala ada. Bukan teori, tapi lihat buktinya,” pungkas Kang Dedi Mulyadi.(mas)