SUBANG-Dalam momentum Upacara Peringatan Hardiknas dan Hari OTDA ke XXVII Tahun 2023. Bupati Subang Ruhimat yang didampingi Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi melaunching program Sasab (Satu ASN Satu Buku) yang bertempat di halaman kantor Bupati Subang pada Selasa, (2/5).
Bupati Subang menyampaikan harapannya, bahwa melalui gerakan SASAB ini diharapkan adanya peningkatan budaya literasi menuju kesejahteraan masyarakat.
“Terakhir, pada kesempatan yang baik ini, akan saya launching program SASAB (Satu ASN Satu Buku) ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan budaya literasi di kabupaten subang,” ujar Ruhimat.
Baca Juga:Ruhimat Minta ASN Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kepada MasyarakatPasca Lebaran Penjualan Tahu Meningkat
Ruhimat yakin, bila budaya literasi masyarakat tinggi, maka akan mengantarkan masyarakat pada kesejahteraan.
Hal tersebut tentunya diperlukan ketersediaan koleksi bacaan untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat, sebagai bentuk partisipasi dalam peningkatkan budaya membaca. Dengan Instruksi Bupati Subang dengan Nomor: PS. 01/2231/Disarpus tentang gerakan Satu ASN Satu Buku.
Gerakan Sasab merupakan program pengumpulan wakaf buku dari ASN di lingkungan kerja masing-masing. Adapun rasionalisasi dari gerakan tersebut melalui berbagai upaya, yaitu mensosialisasikan Program Satu ASN Satu Buku (SASAB) kepada seluruh ASN di lingkungan kerja masing-masing.
Kedua, mendata dan mengumpulkan buku dari ASN dengan ketentuan kategori buku berupa pengetahuan umum, populer, bacaan anak, life skill, novel dan ensiklopedia dan buku diwakafkan adalah buku terbitan 4 tahun terakhir (terbitan 2020-2024).
Ketiga, koordinator perangkat daerah dan kecamatan menyusun daftar buku ASN di lingkungan kerjanya masing-masing. Keempat, menyampaikan buku wakaf beserta daftarnya (softcopy dan hardcopy melalui perangkat daerah pelaksana urusan pemerintah bidang perpustakaan (Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah) Kabupaten Subang.
Keempat, Disarpus melakukan inventarisir dan menyusun laporan pendistribusian buku wakaf kepada bupati melalui sekretaris daerah. (cdp/ded)