RANHAM merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan P5 HAM di Indonesia.
“Eksistensi RANHAM merupakan bentuk kepatuhan Indonesia terhadap instrumen dan rekomendasi internasional HAM yang telah disepakati dan diratifikasi, baik di bawah mekanisme Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun Badan Traktat PBB (United Nations Treaty Bodies),” tandsnya.(ddy/ery)