“Nelayan pasti akan menolak, dan kasihan nanti petugas pemungut retribusinya, dari pada hasil malah terjadi penolakan,” terangnya.
Dasam pun berharap pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan retribusi PNBP bagi nelayan. Sebab, pemerintah dinilai memaksakan pungutan secara langsung kepada nelayan.
“Kalau pemerintah memaksakan pemungutan secara uang langsung dari nelayan akan terasa terhina dibandingkan preman. Seharusnya pemerintah menjamin kesejahteraan nelayan dan itu dijamin undang-undang dasar,” jelasnya.
Baca Juga:KISAH DAN ESENSI QURBAN DALAM IDUL ADHADewan Guru Lapor Polisi, Mantan Kepala Madrasah Gelapkan Uang Tabungan
Dia menyinggung pemerintah yang tidak semestinya mengambil keuntungan berupa uang secara langsung dari nelayan melalui retribusi PNBP.
Seharusnya pemerintah bisa mengambil pajak dari ekspor atau hasil olahan dari ikan hasil tangkapan nelayan.
“Seharusnya pemerintah itu jangan mengambil keuntungan secara langsung uang dari nelayan,” ucapnya.
Lebih lanjut Dasam menjelaskan, para nelayan memiliki kemandirian dengan membuat sarana penangkapan ikan yang menghabiskan dan ratusan juta rupiah.
Selain itu, dengan bisa mempekerjakan ABK, artinya sudah bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
“Itu tidak dibantu pemerintah, nelayan dengan modal sendiri bisa membuka lapangan kerja,” ujarnya.
Masalah lainnya, kata Dasam, ribetnya pembelian BBM bagi nelayan. Untuk mendapatkan solar, nelayan harus menyimpan uang dengan bentuk deposito di salah satu bank milik pemerintah.
Baca Juga:Jelang HUT Bhayangkara, Jabatan Kapolres Subang Berganti, Masih Banyak Kasus Belum Terungkap!Pusing Tidak Bekerja Setelah Covid-19, Heri Berani Coba Budidaya Ikan Lele
Jika tidak, nelayan tidak akan mendapatkan solar yang dibutuhkan untuk melaut.
“Beli BBM sekarang itu harus deposit di bank melalui kartu nelayan, kalau kita mau beli solar kita harus simpan dulu uang di daerah lain, karena bank nya ada di daerah lain, misal kantor nya jauh kan ini gak efektif. Jangan sampai ada motif ekonomi tertentu di lembaga tertentu yang objeknya masyarakat nelayan. Baiknya nelayan itu beli BBM beli langsung ke SPBN atau SPBU, kecuali bank memberikan fasilitas. Kalau ujung-ujungnya bayar, kenapa harus ke bank dulu?,” pungkasnya.(sep)