Ketika Zonasi Menjadi Masalah (bagian 1)

Ketika Zonasi Menjadi Masalah (bagian 1)
0 Komentar

Rendahnya moralitas generasi penerus rupanya menjadi alasan orang tua menyekolahkan anaknya di tingkat Madrasah walaupun belum semua Madrasah mampu menyajikan layanan terbaiknya termasuk dalam pembangunan karakter dan moralitas para peserta didiknya. Namun setidaknya ikon tersebut Madrasah Ibtidaiyah sudah menjadi daya tarik sendiri dibanding SD umum walaupun SD umum juga tidak sedikit yang berafiliasi pada ormas tertentu namun juga tetap bisa memberikan layanan terbaiknya dari sisi pelayanan pendidikan agama dan budi pekerti. Ditambah lagi untuk Ponorogo dengan adanya Perbup Nomor 31 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keagamaan Pada Pendidikan Dasar di Kaupaten Ponorogo, mewajibkan semua sekolah negeri maupun swasta untuk menambah layanan pendidikan agama dan budi pekerti di dalamnya termasuk tahfid Quran yang beberapa waklu lalu sudah berhasil mewisuda siswa tahfid yang jumlahnya ribuan. Ini adalah salah satu implementasi pembinaan karakter dan keagamaan di sekolah umum.

Disisi lain dengan berhasilnya Program KB dimungkinkan adanya penurunan angka kelahiran, sehingga anak usia dimulai dari TK, SD juga mengalami penurunan yang selanjutnya juga berdampak pada sekolah lanjutan dan SLTA. Banyaknya Sekolah Dasar yang kekurangan peserta didik sampai memancing Ketua DPRD Ponorogo Sunarto, S.Pd. yang ingin mengadakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Dinas Pendidikan khusus untuk mencari akar permasalahan secara bersama-sama serta memecahkan masalah tersebut secara bersama-sama pula. Namun menurut pengamatan Penulis, hal ini tidak semudah membalik tangan hanya selesai dengan RDP saja, karena aspek pendidikan terlalu banyak bukan sekedar mutu dan layanan, namun juga menyangkut visi pendidikan itu sendiri, letak geografis satuan pendidikan sampai dengan kualitas guru yang terus menjadi sorotan dan tak boleh diabaikan adalah jumlah kelahiran sendiri yang memang berkurang.

Persaingan berikutnya juga tidak kalah sengit di tingkat SMP Negeri, bahkan konon beberapa SMP Negeri juga kekurangan siswa walau tidak separah SD. Dari 54 SMP di Ponorogo bisa menampung (pagu) sejumlah 7.392 siswa. Namun yang daftar hanya ada 6.351 siswa alias 85, 92 % dari pagu yang tersedia. Ini masih lumayan jika dibanding dengan adiknya di tingkat Sekolah Dasar.

0 Komentar