Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya Terima Audiensi Pemuda Pengawas Kebijakan Publik

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya Terima Audiensi Pemuda Pengawas Kebijakan Publik
TERIMA AUDIENSI: Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya menerima audiensi Pemuda Pengawas Kebijakan Publik, di Ruang Bamus DPRD. ADAM SUMARTO/PASUNDAN EKSPRES
0 Komentar

“Nah, kita ingin melakukan pemulihan ekonomi. Kita bersepakat bahwa pembangunan tidak hanya fisik saja, tetapi juga nonfisik, supaya warga punya cara untuk mandiri,” ujarnya.

Pelatihan itu, kata Edwin, banyak. Ada pelatihan kuliner, pastry, katering. Anak mudanya ada pelatihan barista, desain grafis, fotografi, videografi, servis HP, otomotif, barber, public speaking, tata rias pengantin, termasuk pelatihan pengelolaan sanggar seni.

“Termasuk kerja sama sister city dengan negara lain dan Bandung mengirimkan tenaga kerja lokal,” ucapnya.

Baca Juga:Polres Selidiki Dugaan Korupsi Hibah Sapi di Desa Cidahu PurwakartaPT CSI Diminta Pindah Kawasan, DPRD Karawang Desak Pemkab Evaluasi

Soal reformasi birokrasi, Edwin mengakui memang masih butuh pembenahan pelayanan termasuk di sektor layanan digital. DPRD masih akan terus melakukan pengawasan supaya dinas-dinas bisa terus memperbaiki layanannya.

Terkait isu pendidikan, Edwin mengatakan bahwa DPRD Kota Bandung terus mendorong pembenahan. Selain soal PPDB, ada pula terkait jumlah sekolah yang masih belum sebanding dengan pertumbuhan populasi Kota Bandung.

“Seperti zonasi juga ditentukan dari pemerintah pusat. Bagus, tetapi perlu didukung sarana dan prasarana yang sudah mendukung. Jangankan bangunan SMA, di Bandung masih ada kecamatan yang belum punya SMP,” katanya.

Edwin pun menyemangati PPKP agar terus memberikan kontribusi bagi pembangunan Kota Bandung. “Jangan sampai di sini saja. Bisa lakukan audiensi ke pihak eksekutif supaya perjuangannya semakin efektif,” ujar Edwin.

Sementara itu, Ketua Umum PPKP Faisal Aji mengatakan, PPKP adalah wadah pemuda yang bergerak di bidang pengawasan dan kebijakan publik. Bukan hanya pengawasan, tetapi juga hadir mengambil peran dalam perumusan peraturan kebijakan daerah.

“Fokus dua tahun ke depan kami terkait isu sampah, pengangguran, reformasi birokrasi, pendidikan, dan identitas Kota Bandung,” ucap Faisal.

Dari hasil identifikasi masalah, PPKP melihat masalah kultur warga yang belum banyak menjalankan pemilahan sampah organik dengan anorganik. Mereka mengusulkan kebiasaan lama itu diubah dengan penerapan program Kang Pisman.

Baca Juga:Polsek Tegalwaru Karawang Salurkan 5.000 Liter Air Bersih untuk WargaPolres dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang Bentuk Satgas Atasi Kenakalan Remaja

“Fasilitas sampah di daerah yang belum mengakomodir kebutuhan publik. Kami mengusulkan adopsi dari negara Jerman dan Singapura dengan pola pembakaran atau pemusnahan sampah yang tak menyebabkan polusi,” katanya.

PPKP juga menyoroti minimnya lapangan pekerjaan. Mereka membuka kesempatan usaha melalui reseller produk di setiap kecamatan mealui organisasi mereka, Circle Pengusaha Muda (Cipeda).

0 Komentar