KARAWANG-Sepanjang tahun 2022, terdapat 75 kasus aduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural yang hilang kontak, mendapat kekerasan dari tempat bekerjanya. Kemudian, di tahun 2023, sampai Oktober kemarin, sudah ada 69 kasus aduan serupa.
Plt Bupati Karawang, Aep Saepulloh mengatakan, dari 69 kasus aduan ini, sudah 21 kasus selesai ditangani. Yang lain sedang diupayakan, agar dapat terselesaikan dengan baik.
“Data di atas tentu menjadi peringatan bagi kita semua, agar masyarakat jangan mudah tergiur iming-iming calo PMI melalui jalur non prosedural. Disnakertrans memiliki balai latihan kerja untuk meningkatkan kualitas kompetensi dan skill untuk PMI,” katanya.
Bagi warga yang memang ingin menjadi PMI, silakan untuk mencari informasi di Disnakertrans Karawang. Jangan melalui jalur non prosedural, karena sangat beresiko menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Baca Juga:PLTS Terapung Cirata Terbesar di Asia Tenggara Diresmikan oleh Presiden JokowiPGRI Subang Perjuangkan Pengangkatan Ribuan PPPK Guru
“Saya juga instruksikan kepada camat agar aktif dan ikut mengawasi warganya, melalui perangkat desa maupun RT/RW agar melaporkan jika ada keberangkatan PMI secara ilegal. Ini demi keselamatan warga Karawang agar tidak menjadi korban TPPO,” katanya.(ddy/ery)