“Pengamanan sistem IT KPU menurut saya harus diprioritaskan. Data yang bocor ini, ketika disalahgunakan, bisa digunakan untuk black campaign, negative campaign, bisa dijadikan sumber data pengiriman private campaign,” kata Chre.
Dampak dan Ancaman Serius
Dalam wawancara di Kompas TV, pakar telekomunikasi dan ahli digital forensik, Rubi Alamsyah, menjelaskan dampak serius dari kebocoran data tersebut. Dari 500.000 sampel data yang diungkap Jimbo, data pemilih yang bocor terverifikasi mencakup 398.000 data DPT Kabupaten Siak di Riau dan 101.000 data DPT Kabupaten Sorong di Papua Barat.
“Dampaknya bisa macam-macam. Misalnya, NIK kita bocor, nomor kartu keluarga juga bocor. Dengan dua data ini, kita bisa disalahgunakan untuk pembuatan rekening atas nama kita, pembuatan akun-akun atau pinjaman online atas nama kita karena data-datanya lengkap di situ. Bahkan, NIK dan nomor KK yang bocor ini bisa disalahgunakan dalam proses pemilihan,” ujar Rubi.
Baca Juga:Resep Kue Sarang Semut, Camilan Manis dan Legit yang LegendarisPesan Terakhir Artis Nanie Darham Sebelum Meninggal Dunia, Diduga Akibat Malapraktik Sedot Lemak
Rubi juga menyoroti kerentanan sistem keamanan KPU. Menurutnya, terdapat kesalahan yang tidak optimal dalam keamanan, baik dari segi sistem maupun SDM. Ia menekankan bahwa KPU seharusnya memiliki mitigasi terhadap risiko peretasan serupa, yang saat ini terlihat belum ada.