Berkiprah di dunia politik, Cak Imin menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI pada tahun 1999. Ia juga menjadi Anggota DPR RI dari tahun 1999 hingga 2004 dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dari 2004 hingga 2009.
Prestasinya meluas ke dalam PKB, di mana ia menjabat sebagai Ketua Umum sejak 2005 hingga saat ini. Cak Imin juga berperan sebagai Wakil Ketua MPR RI dari 2018 hingga 2019 dan memegang jabatan Wakil Ketua DPR RI sejak 2019 hingga kini.
Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) dari tahun 2009 hingga 2014. Salah satu pencapaiannya adalah turut merumuskan Upah Minimum Provinsi (UMP). Pada masa kepemimpinannya, kenaikan rata-rata UMP secara nasional pada tahun 2013 mencapai 18,32%, melebihi angka pada tahun 2012 yang hanya 10,27%.
Baca Juga:7 Destinasi Liburan di Pangandaran Terbaik, Cocok Buat Semua Jenis WisatawanPartai Golkar Konsisten, Tak Terganggu dengan Dukungan JK yang Berbeda Arah
Pascakenaikan UMP, 908 perusahaan di seluruh Indonesia mengajukan penangguhan pembayaran UMP akibat besarnya kenaikan tersebut.
Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menyatakan kesiapan Cak Imin menghadapi debat. “Cak Imin sangat siap dan tanpa persiapan khusus, karena dialog, diskusi, dan membaca adalah rutinitasnya selama puluhan tahun, bahkan sejak sekolah menengah dan masa aktivis mahasiswa,” ungkap Daniel Johan kepada wartawan pada Minggu (17/12).
Rekam Jejak Mahfud MD
Jakarta – Mahfud MD, seorang ahli hukum dan HAM, mengukir namanya di berbagai universitas di Indonesia seperti Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), dan UI.
Berkiprah di pemerintahan, ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan HAM, serta Anggota DPR RI Komisi I dan III. Mahfud juga pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan saat ini menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI.
Menyongsong debat, Mahfud mengaku tak melakukan persiapan khusus, melainkan secara rutin membaca koran terkait ekonomi setiap harinya.
“Baca-baca di koran tiap hari adalah kegiatan yang biasa, tidak perlu khusus membaca,” ungkap Mahfud kepada wartawan di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Selasa (19/12) malam.
Dalam konteks ekonomi, pengalaman krusial Mahfud MD adalah saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada periode 2008-2013. Pada tahun 2009, MK memutuskan alokasi dana penerimaan cukai hasil tembakau sebesar 2% dalam UU Cukai, tidak hanya untuk provinsi pemilik pabrik rokok, melainkan juga untuk provinsi penghasil tembakau.