Daftar Lengkap UMK Jawa Barat 2024, Ada Bekasi yang Paling Tinggi

PASUNDAN EKSPRES – UMK Jawa Barat 2024 sudah ditetapkan. Penjabat Gubernur Bey Machmudin telah menandatangani penetapan UMK 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Pada peraturan tersebut, dijelaskan tentang proses perhitungan yang melibatkan tiga faktor, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks khusus yang termasuk dalam faktor alpha dengan nilai antara 0,10 hingga 0,30.

Jumlah UMK Jawa Barat 2024

Pada tanggal 28 November 2023, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat telah mengadakan Rapat Pleno untuk memeriksa 27 rekomendasi usulan nilai UMK dari Bupati/Walikota di Jawa Barat.

Baca Juga:Quotes Tahun Baru 2024, Penuhi Semangat di Langkah yang BaruIcip-icip Resep Garlic Bread Sederhana Pake Roti Tawar yang Rasanya gak Kaleng-kaleng

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dari 27 rekomendasi tersebut, 13 kabupaten/kota merekomendasikan sesuai dengan formulasi penyesuaian upah minimum sesuai dengan PP 51 Tahun 2023, sementara 14 Kabupaten/Kota tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan tersebut.

Berdasarkan perhitungan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024.

Dalam penetapan tersebut, terdapat rata-rata kenaikan sebesar Rp78.909, dengan rata-rata persentase kenaikan sebesar 2,50%. Selain itu, rata-rata nilai Alfa yang digunakan dalam rumus perhitungan kenaikan adalah 0,22.

Nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tertinggi di Provinsi Jawa Barat pada tahun depan adalah Rp5.343.430, yang berlaku di Kota Bekasi. Sementara itu, nilai UMK terendah adalah Rp2.070.192, yang berlaku di Kota Banjar.

Berikut adalah daftar UMK 27 Kabupaten/Kota 2024 di Jawa Barat yang diambil berdasarkan informasi dari databoks.

Daftar UMK 27 Kabupaten/Kota Jawa Barat

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561.7/Kep.804-Kesra/2023. Penetapan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan rekomendasi bupati/wali kota tentang UMK Tahun 2024;