“Ini kami manfaatkan agar informasi dapat mencapai masyarakat. Respon selama kegiatan edukasi dan sosialisasi melalui berbagai strategi sangat baik. Partisipasi mereka menjadi indikasi kuat bahwa pesan yang kami sampaikan dapat diterima,” ucap Ema.
Hingga saat ini, Ema menyatakan bahwa tidak ada hambatan signifikan dalam tahapan pemilu kali ini, hal tersebut dapat diatasi karena adanya koordinasi rutin antara Pemkot Bandung, jajaran Forkopimda, dan KPU Kota Bandung.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kaji Kenaikan Tarif Pajak Hiburan
Lokasi TPS harus dipertimbangkan dengan baik agar warga tetap dapat menyuarakan aspirasinya meski cuaca kurang bersahabat.
Baca Juga:Ekosistem NFT Belum Berkembang di Bandung Padahal Berpotensi, Ini yang Dilakukan SenimanSoal Rencana Mundur Mahfud MD dari Menkopolhukam, Jokowi Buka Suara
“Kami sudah meminta kepada jajaran kewilayahan agar mengantisipasi cuaca hujan saat pemilu. Tempat-tempat dalam ruangan, seperti sekolah, dapat digunakan, yang terpenting adalah menjaga netralitas,” paparnya.
Sementara itu, Wenti Frihadianti, Ketua KPU Kota Bandung, menyampaikan bahwa setiap tahapan pemilu di Kota Bandung telah berjalan dengan kondusif. Pihaknya juga melibatkan masyarakat untuk menyukseskan pemilu 2024.
“Kerja sama pengamanan sudah kita bangun komunikasi sebaik mungkin. Jika ada kendala, kita dapat menyampaikannya dan mendapatkan bantuan. Setiap tahapan pemilu mendapatkan pengawalan, seperti penyelenggaraan sosialisasi literasi politik yang diawasi oleh TNI dan Kepolisian,” ujar Wenti.
Wenti berharap partisipasi pemilih dapat meningkat tahun ini, dengan target mencapai 90 persen.
KPU Kota Bandung telah melakukan sosialisasi melalui media sosial dan langsung ke lapangan, termasuk kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar pemilih pemula dapat segera memperoleh KTP-el.
Cek Info Loker Jawa Barat Terbaru 2024 di Sini Lengkap dengan Syaratnya
Wenti berharap agar pemilu dapat berlangsung aman dan kondusif. KPU juga menyelenggarakan pelatihan teknis bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk meminimalisir potensi kecurangan data.