KARAWANG-Diduga Adanya praktik politisasi Bantuan Sosial (Bansos) untuk pengadaan beras yang di tempel stiker calon Presiden dan Wakil Presiden di beberapa daerah, Bawaslu Kabupaten Karawang gerak cepat untuk mengantisipasinya dengan cara menyurati Ka Bulog Subdivre Karawang-Bekasi. Komisioner Bawaslu Karawang Divisi Penindakan, Ahmad Syafei menjelaskan, selain pencegahan, bawaslu akan turun langsung kelapangan untuk cek kondisi kemasan beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersebut ke gudang-gudang Bulog di Karawang, untuk memastikan tidak ada praktik dugaan penyalahgunaan Bansos baik Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program PKH.
“Iya, ada di daerah lain seperti itu, entah dilakukan oknum dan unsur sengaja. Maka dari itu kita antisipasi saja agar Bulog di Karawang bisa menindaklanjutinya. Supaya beras yang terdistribusi tidak di dompleng oleh bahan kampanye seperti stiker, sablon, maupun politisasi lainnya,” ujarnya.
Ahmad mengatakan, selain menyurati Bulog, pihaknya akan melakukan pengecekan ke belasan Gudang Bulog di berbagai lokasi. Karena. Ia berharap, masyarakat, pengawas kelurahan dan Desa (PKD) maupun Panwascam agar selalu memonitor.
Baca Juga:Perluasan TPAS Jalupang Karawang Diprotes, Warga Wancimekar Bentangkan SpandukPDAM Tirta Tarum Karawang Pasok Air Bersih Warga Perumahan Cikampek
“Jadi kita izin cek ke beberapa gudang Bulog dan pengemasannya, agar tidak adanya pelanggaran,” jelasnya.
Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi mengatakan, beras SPHP memang mudah didapatkan, karena Bulog bekerjasama dengan berbagai jaringan distributor.
“Bulog juga bekerjasama dengan retail modern agar masyarakat gampang untuk mengakses beras tersebut, Dengan begitu, Program Stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dalam menjaga stabilitas harga,” ucapnya.(dik/ery)