Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto Menilai Film ‘Dirty Vote’ sebagai Upaya Memanipulasi Opini Publik

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto Menilai Film 'Dirty Vote' sebagai Upaya Memanipulasi Opini Publik
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto Menilai Film 'Dirty Vote' sebagai Upaya Memanipulasi Opini Publik
0 Komentar

PASUNDAN EKSPRES – Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, memberikan tanggapan terhadap munculnya film dokumenter ‘Dirty Vote’, yang mengungkap dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Airlangga menganggap film tersebut sebagai kampanye hitam.

“Film itu memang seperti kampanye hitam, ya, jadi sebaiknya tidak perlu kita tanggapi,” ujar Airlangga kepada para wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Senin (12/2/2024).

“Artinya, film tersebut dirilis tepat di minggu tenang belakangan ini,” tambahnya.

Baca Juga:Lirik dan Chord Lagu “Lamunan” Esa Risty Ft Wahyu F GiriLagu dan Lirik Anak Wedok Happy Asmara, “Kisah Pilu Cinta Bertepuk Sebelah Tangan”

Airlangga menyatakan bahwa Pemilu 2024 telah berlangsung dengan tertib sejak awal tahapan dimulai. Dia mengimbau agar Pemilu tidak disulut dengan kontroversi.

“Saya percaya bahwa Pemilu telah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Oleh karena itu, tidak perlu ada upaya untuk memperturutkan suasana,” ucapnya.

Sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga memandang Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar. Dia yakin bahwa proses demokrasi akan terus berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

“Negara kita adalah salah satu negara demokrasi terbesar setelah Amerika Serikat dan India, jadi mari kita dorong agar Pemilu berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku, dan saya yakin bahwa kita tidak boleh membiarkan Pemilu terpengaruh oleh hal-hal semacam ini,” tegasnya.

Airlangga enggan memberikan tanggapan ketika ditanya apakah pasangan calon nomor urut 2, Prabowo-Gibran, merasa terganggu dengan adanya film tersebut. Baginya, yang terpenting adalah kegiatan pencoblosan pada tanggal 14 Februari.

“Yang paling penting adalah bahwa pada tanggal 14 Februari, masyarakat harus turun ke tempat pemungutan suara,” katanya.

Adapun dalam film ‘Dirty Vote’, terdapat pernyataan dari tiga pakar hukum, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka menjelaskan mengenai dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu kali ini.

Baca Juga:Reaksi Puan Maharani terhadap Massa yang Acungkan Dua Jari, “Tidak Masalah Tidak Mendukung Pasangan Nomor 3Kronologi Penangkapan YA, Babak Baru dalam Kasus Kematian Dante, Anak Angger Dimas

Film tersebut menyoroti dugaan penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Pj) kepala daerah untuk urusan elektoral, serta memberikan sorotan terhadap netralitas mereka. Selain itu, juga ada tuduhan terkait kemungkinan adanya keterlibatan menteri dalam beberapa pasangan calon dan diduga terkait dengan kampanye yang dilakukan secara terselubung.

0 Komentar