PASUNDAN EKSPRES – Demo mahasiswa Gejayan Memanggil digelar oleh sejumlah masyarakat di pertigaan Gejayan, Depok, Kabupaten Sleman Yogyakarta pada Senin 12 Februari 2024.
Mayoritas mahasiswa yang berpartisipasi dalam aksi tersebut mengenakan jaket almamater mereka.
Demo Mahasiswa Gejayan Memanggil
Mereka memulai perjalanan dari Bundaran UGM dengan melakukan long march menuju pertigaan Gejayan yang berjarak sekitar tiga kilometer.
Baca Juga:Israel Membebaskan Dua Sandera di Rafah, Kedok Serangan Udara sampai Menewaskan 37 Orang6 Macam Generasi di Indonesia Berdasarkan Tahun Lahir, Kamu ada di Generasi apa?
Pada aksi tersebut, mereka membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang juga dikenal sebagai Jokowi.
Demo mahasiswa Gejayan Memanggil ini dilakukan sebagai bentuk tegas menolak politik dinasti, pembunuhan demokrasi dan praktik-praktik buruk rezim Jokowi.
“Kita akan sama-sama membuktikan bahwa kekuasaan rakyat lebih tinggi dari tiran penguasa ..,” ujar salah satu pendemo yang dikutip dari akun X @narkosun, Selasa (13/2/2024).
Mereka secara kompak mengenakan pakaian hitam, sambil membawa spanduk dan poster untuk mengungkapkan aspirasi mereka. Beberapa di antaranya terdapat tulisan seperti ‘Bansos Bukan Buat Pansos’ dan ‘PSN Perampas Ruang Hidup Rakyat’.
Selain itu, mereka juga menampilkan berbagai tulisan seperti ‘#SAVEWADAS’ dan ‘Cabut UU Cipta Kerja’, serta banyak lagi.
Mereka juga memasang spanduk berukuran jumbo yang bertuliskan ‘Nawa Bencana Jokowi’ dan ‘Hancurkan dan Adili Rezim Jokowi’, yang berisi beragam tuntutan. Di atas mobil komando, terlihat replika sebuah guillotine.
Aksi ini digadang-gadang sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan kecurangan dalam pemilihan umum atau pilpres 2024 yang diketuai oleh Jokowi.
Baca Juga:Sinopsis Drakor Branding in Seongsu 2024: Kisah Park Solomon yang Bertukar JiwaResep Patbingsu Korea, Es Serut Kacang Merah yang Manis dan Segar
Mereka menyoroti pelanggaran etika dan moral yang mereka anggap dilakukan secara terbuka oleh Jokowi, dengan mengesankan dirinya tengah berhadapan dengan oposisi dan suara kritis dari masyarakat.
Selain itu, para mahasiswa juga menuntut permintaan maaf dari intelektual dan budayawan yang dianggap mendorong politik dinasti.
Mereka mendesak untuk menghentikan politisasi bantuan sosial, mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba, menghentikan perampasan tanah, serta menghentikan operasi militer.
(ipa)