PASUNDAN EKSPRES – Perdana Menteri Palestina Shtayyeh mengundurkan diri dari pemerintahan.
Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh telah mengumumkan bahwa ia mengundurkan diri dari jabatannya di pemerintahan.
Perdana Menteri Palestina Shtayyeh Mengundurkan Diri
Keputusan Shtayyeh mengundurkan diri dari pemerintahan ini diambil sebagai respon terhadap meningkatnya kekerasan di wilayah Tepi Barat yang diduduki dan konflik di Gaza.
“Keputusan untuk mengundurkan diri diambil sehubungan dengan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Tepi Barat dan Yerusalem serta perang, genosida, dan kelaparan di Jalur Gaza,” ujar Shtayyeh, yang menyerahkan pengunduran dirinya kepada Presiden Otoritas Palestina (PA), Mahmoud Abbas, dikutip Aljazeera, Selasa (27/2/2024).
Baca Juga:7 Orang Tewas dalam Ledakan Pabrik Petasan di India, Kecelakaan Tersebut Bukan yang PertamaLirik Lagu Who I Am Milik Alan Walker, Putri Ariani dan Peder Elias
Dia mengatakan bahwa dia percaya langkah berikutnya dan tantangan yang dihadapi memerlukan pembentukan pemerintahan dan kerangka politik baru yang memperhitungkan situasi baru di Gaza.
Dia juga menekankan pentingnya mencapai konsensus di antara rakyat Palestina berdasarkan persatuan mereka, serta memperluas wewenang pemerintah atas wilayah Palestina.
Abbas menerima pengunduran diri Shtayyeh dan meminta agar dia tetap menjalankan tugasnya sebagai penjabat sementara sampai pengganti permanen ditunjuk.
Komentar Shtayyeh tersebut muncul saat tekanana AS semakin meningkat terhadap Abbas untuk merombak Otoritas Palestina dan mempersiapkan struktur politik yang dapat memimpin negara Palestina pasca-perang.
Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menolak tuntutan agar Otoritas Palestina di bawah Abbas mengambil alih kendali atas negara Palestina dan mengatur Gaza dalam beberapa kesempatan.
“Knesset bersatu dengan suara mayoritas yang sangat besar menentang upaya untuk memaksakan pendirian negara Palestina, yang tidak hanya akan gagal membawa perdamaian, tetapi juga akan membahayakan negara Israel,” kata Netanyahu.
Namun, Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk ucapan Netanyahu tersebut dan menuduh Israel telah melanggar hak-hak warga Palestina sebagai akibat dari pendudukan wilayah Palestina.
Baca Juga:5 Ide Menu Munggahan yang Lezat, Tradisi Unik Menjelang Bulan PuasaKenapa Bulan Februari 2024 sampai 29? Temukan Jawabannya di Sini
“Kementerian menegaskan kembali bahwa keanggotaan penuh Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pengakuannya oleh negara-negara lain tidak memerlukan izin dari Netanyahu,” kata Kementerian Luar Negeri Palestina.
(ipa)