Arifin Tasrif menekankan bahwa kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 3.500 CC atau 4.000 CC seharusnya tidak menggunakan BBM bersubsidi Pertalite karena dapat merusak mesin kendaraan. Dia juga menyoroti pentingnya pembatasan ini dalam menjaga efisiensi penggunaan subsidi.
Pengaturan Konsumen Pengguna BBM Bersubsidi
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga turut mengambil peran dalam pembahasan mengenai penerima BBM bersubsidi, terutama Pertalite. Mereka berharap agar penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dapat dilakukan secara tertutup untuk memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran.
Erika Retnowati, Kepala BPH Migas, menjelaskan bahwa pihaknya akan mengatur konsumen yang berhak menggunakan BBM bersubsidi dalam revisi Perpres 191. Beberapa kategori konsumen yang mungkin berhak termasuk industri kecil, usaha perikanan, usaha pertanian, sektor transportasi, dan pelayanan umum.
Harapan untuk Penyaluran BBM Bersubsidi yang Tepat Sasaran
Baca Juga:Kenaikan Tarif Tol Jakarta Fokus pada Peningkatan Layanan dan InfrastrukturEs untuk Buka Puasa, Berikut ini 7 Ide Resep Minuman Segar untuk Buka Puasa
Dengan adanya revisi Perpres 191/2014 dan pembahasan mengenai kriteria penerima BBM bersubsidi, diharapkan penyaluran subsidi BBM dapat menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Penggunaan sistem digitalisasi dan integrasi dengan sistem informasi Pertamina diharapkan dapat membantu memastikan bahwa subsidi BBM benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkannya.
Optimisme pun terpancar dari berbagai pihak, termasuk Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman, yang percaya bahwa dengan adanya aturan pembatasan dan penyaluran yang terkontrol, subsidi BBM akan dapat memberikan dampak yang lebih positif bagi masyarakat. Pasalnya, bantuan ini akan dapat diterima oleh mereka yang membutuhkannya, sementara penggunaan BBM yang ramah lingkungan juga dapat didorong.