PASUNDAN EKSPRES – Prabowo Subianto, yang meraih suara terbanyak dalam Pemilihan Presiden 2024, kini tengah merancang susunan kabinetnya, bersama pasangannya, Gibran Rakabuming Raka. Untuk mencapai bentuk kabinet yang ideal, ada pandangan bahwa lebih baik jika kabinet hanya diisi oleh kelompok pendukungnya. Upaya untuk melibatkan kubu lawan dinilai berpotensi mengancam efektivitas pemerintahan dan bahkan menciptakan kartel politik.
Menurut sejumlah analis politik, termasuk Firman Noor dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prabowo dapat membentuk kabinet yang optimal dengan mempertimbangkan dukungan dari partai-partai politik yang mendukungnya. Namun, mengundang parpol lawan seperti Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk bergabung di dalam kabinet bisa mempengaruhi keseimbangan kekuatan dalam pemerintahan.
Firman Noor menyarankan agar parpol pendukung lawan politik Prabowo tetap berada di luar pemerintahan untuk memastikan adanya mekanisme checks and balances. Dengan demikian, diharapkan pemerintahan Prabowo-Gibran bisa berjalan lebih efektif. Hal ini menunjukkan komitmen untuk merangkul semua unsur politik, sambil mempertahankan kemandirian dan kontrol yang sehat.
Baca Juga:Update Persiapan Yosef Pelaku Kasus Pembunuhan Subang Jelang Sidang Pertamanya!7 Daftar Menu Buka Puasa Ramadan Sederhana, Praktis Siap Saji Tanpa Basa Basi!
Kunci dari pembentukan kabinet yang sukses, menurut Firman, adalah memilih para profesional yang kompeten di bidangnya, tanpa terpengaruh oleh afiliasi politik. Pentingnya menjaga keseimbangan kekuatan di parlemen juga disoroti, mengingat hasil Pemilu 2024 menunjukkan distribusi kekuatan yang seimbang antara parpol pendukung Prabowo-Gibran dan kubu lawan.
Namun, Firman juga memperingatkan tentang bahaya menciptakan kartel politik dengan memusatkan kekuasaan terlalu banyak di tangan satu kelompok. Menurutnya, momen ini merupakan kesempatan penting untuk menerapkan prinsip checks and balances secara efektif, bukan sekadar mengumpulkan kekuasaan yang tidak terkontrol dengan baik. Dengan demikian, diharapkan pemerintahan yang akan datang dapat berjalan dengan lebih baik, menghindari stagnasi dan penyalahgunaan kekuasaan.