PASUNDAN EKSPRES – Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) menolak tegas kemungkinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Penolakan ini muncul setelah PKS memberikan kritik dan serangan terhadap pasangan Prabowo-Gibran selama masa kampanye.
Penolakan tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfuz Sidik, pada Minggu (28/4). Ia menyebutkan bahwa ada perbedaan sikap di dalam PKS yang bisa berdampak negatif jika mereka tiba-tiba bergabung dengan koalisi pemerintah.
“Kalau sekarang PKS mau bergabung dengan alasan proses politik sudah selesai, apakah sesederhana itu PKS bisa bermain dengan narasi ideologisnya? Bagaimana dengan pendukung fanatik mereka? Sepertinya ada perbedaan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya,” jelas Mahfuz dalam pernyataannya.
Baca Juga:Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, Spesifikasi, Harga, dan Fitur UnggulanGalaxy Unpacked 2024, Samsung Siap Luncurkan Produk Baru di Paris
Mahfuz menambahkan bahwa selama masa kampanye, PKS sering melontarkan narasi-narasi ideologis yang menyerang Prabowo-Gibran. Kini, ketika hasil pemilu sudah keluar, tampak adanya keinginan PKS untuk bergabung dengan pemerintahan yang sebelumnya mereka kritik. Menurut Mahfuz, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam koalisi yang akan dibentuk oleh Prabowo-Gibran.
Namun, jika PKS bergabung dengan pemerintahan, bagaimana hal itu akan mempengaruhi dinamika politik di DPR RI? PKS adalah salah satu partai yang berhasil melampaui ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Berdasarkan perkiraan dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), PKS mendapatkan 53 kursi di DPR RI, yang berarti sekitar 9,14 persen dari total kursi di DPR.
Jika dibandingkan dengan partai-partai lain dalam koalisi Prabowo-Gibran, PKS memiliki kursi yang lebih banyak daripada Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN), yang juga merupakan partai pendukung Prabowo-Gibran.
Dengan perolehan kursi yang cukup signifikan di DPR, partisipasi PKS dalam pemerintahan bisa memiliki dampak besar pada stabilitas politik di Indonesia. Meski demikian, banyak yang menganggap bahwa PKS perlu memberikan penjelasan kepada pendukung fanatik mereka mengenai perubahan sikap yang drastis ini, agar tidak menimbulkan perpecahan di internal partai atau di antara para pemilihnya.
Inilah perolehan kursi partai politik di DPR versi CSIS: