PASUNDAN EKSPRES – Anak perusahaan milik PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, telah mengambil langkah tegas dengan memblokir puluhan ribu plat nomor kendaraan yang diduga melakukan penyalahgunaan dalam pengisian BBM jenis Solar subsidi.
Riva Siahaan, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, menjelaskan bahwa pemblokiran dilakukan karena ketidaksesuaian data nomor polisi dengan data yang tercatat di Korps Lalu Lintas Kepolisian.
“Dalam kasus ini, lebih dari 76 ribu nomor polisi yang menggunakan JPT Biosolar telah kami blokir karena terdeteksi melakukan kecurangan. Jadi, jika kita melihat data atau profil yang terkumpul, sekitar 20,8% kendaraan tersebut tidak valid menurut catatan Korlantas, sehingga perlu dilakukan verifikasi ulang,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, seperti dikutip pada Kamis (30/5/2024).
Baca Juga:Kebijakan BP Tapera, Solusi Bagi Pekerja Non-MBRKerjasama Militer Indonesia-Uni Soviet Tahun 1962! Perebutan Irian Barat!
Selain itu, ada indikasi bahwa beberapa pengguna melakukan pemalsuan identitas dengan mengedit foto saat pendaftaran. Selain itu, terdapat penyalahgunaan data, termasuk informasi yang terkait dengan hasil audit eksternal.
Pertamina terus melanjutkan program subsidi tepat pemakaian BBM, terutama untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) atau solar subsidi. Hingga saat ini, sudah ada 514 Kabupaten/Kota yang melakukan pendaftaran dan pendataan.
Dari jumlah tersebut, sekitar 3,81 juta pengguna sudah terdaftar. Ini menandakan bahwa 3,81 juta orang telah menggunakan QR Code dalam pembelian Solar Subsidi.
Berdasarkan paparan dari Pertamina Patra Niaga, melalui program subsidi tepat ini, pertumbuhan permintaan JBT Solar Subsidi dapat dikendalikan. Pada tahun 2023, realisasi konsumsi subsidi solar mencapai 16,63 juta kilo liter (kl), lebih rendah dari proyeksi awal sebesar 17,5 juta kl atau kuota tahun 2023 yang sebesar 16,65 juta kl.