PASUNDAN EKSPRES – KTP Digital atau Identitas Kependudukan Digital masih belum menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Meskipun menawarkan berbagai manfaat seperti penggunaan yang lebih simpel, pembuatan yang lebih cepat, dan penyimpanan yang aman di smartphone, baru sekitar 9 juta penduduk yang memilikinya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas, menargetkan akses penuh KTP Digital pada bulan September mendatang. Saat ini, masih terdapat sekitar 270 juta penduduk yang belum memiliki IKD.
Kendala utama yang dihadapi adalah proses aktivasi yang masih harus dilakukan di kelurahan. Kedepannya, dengan integrasi digital ID dan face recognition, diharapkan aktivasi IKD dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi.
Baca Juga:Marc Marquez Tampil Sangar di Sprint Race MotoGP Italia 2024Aturan Seragam PNS dan PPPK Dinilai Aneh, PPPK Berasa Honorer Lagi
IKD merupakan bagian dari Govtech Indonesia yang dikelola oleh Perum Peruri. Platform ini akan menyediakan berbagai layanan prioritas seperti kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital, layanan satu data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online.
Peluncuran Govtech Indonesia tadinya direncanakan pada bulan Mei atau Juni, namun diundur untuk menyesuaikan integrasi berbagai layanan. Targetnya, integrasi IKD dan identitas digital sebagai SSO (single sign on) akan dilakukan di 7 Kementerian Lembaga plus BPJS dan ketenagakerjaan.
Dengan kemudahan dan manfaat yang ditawarkan, diharapkan KTP Digital dapat segera diakses oleh seluruh penduduk Indonesia. Hal ini akan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan layanan digital yang terintegrasi dan efisien.