PASUNDAN EKSPRES – Selama dua tahun terakhir, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mempersiapkan konsep untuk mengelola konsesi tambang dan mendirikan perusahaan khusus untuk tujuan tersebut. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan bahwa perusahaan ini akan dipimpin oleh Bendahara Umum PBNU, Gudfan Arif.
Gudfan Arif adalah putra KH Abdul Ghofur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat di Lamongan, Jawa Timur. Selain aktif sebagai kader dan pengurus Nahdlatul Ulama, Gudfan juga dikenal sebagai pengusaha dengan berbagai keterlibatan di sektor bisnis.
Menurut situs resmi NU, Gudfan telah menjabat sebagai bendahara di berbagai organisasi di bawah naungan NU. Selama periode 2012-2017, ia menjabat sebagai Bendahara Pimpinan Pusat (PP) Pagar Nusa dan juga pernah menjadi Bendahara Rabithah Ma’ahid Islamiyah PWNU Jawa Timur pada periode 2013-2018. Pada 31 Januari 2022, ia dikukuhkan sebagai bendahara PBNU dan pada Agustus 2022, ia ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Bendahara Umum PBNU menggantikan Mardani H. Maming yang tersandung kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga:Tawaran Tambang Jokowi Ditolak: Muhammadiyah dan KWI Tetap Fokus pada Misi KeagamaanMahfud MD: Putusan MA Tunjukkan Sistem Peradilan Indonesia Semakin Buruk
Gudfan memiliki usaha di berbagai sektor seperti pertambangan batubara, minyak dan gas, petrokimia, serta informasi dan teknologi. Yahya Cholil Staquf menyatakan keyakinannya bahwa Gudfan mampu menyediakan jaringan bisnis yang memadai dalam sektor pertambangan.
Saat ini, PBNU masih dalam proses menentukan lokasi tambang yang akan dikelola. “Nanti akan kami tawar, ini soal tawar menawar juga,” ujar Yahya.
Presiden Jokowi telah memberikan izin wilayah usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada organisasi keagamaan, termasuk NU. Yahya menyatakan rasa terima kasihnya atas langkah pemerintah ini. “Kami melihat ini sebagai peluang yang harus segera kami tangkap. Kami memang membutuhkannya,” katanya di Kantor PBNU, Jakarta, pada 6 Juni 2024.
Gus Yahya menduga perhatian pemerintah kepada NU sangat besar karena NU memiliki umat yang begitu banyak. “Mungkin ya, ini husnudzon kami, yang paling dipikirkan mungkin memang NU, karena NU punya umat yang begitu besar,” tuturnya.
Langkah PBNU dalam mengelola konsesi tambang ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memberikan peluang kepada organisasi keagamaan untuk terlibat dalam sektor ekonomi strategis. Dengan keterlibatan NU dalam pengelolaan tambang, diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi organisasi tetapi juga bagi umat yang mereka wakili. Langkah ini juga menunjukkan upaya NU untuk berperan lebih aktif dalam pembangunan ekonomi nasional.