Gomar juga mengimbau lembaga keagamaan untuk berhati-hati dan fokus pada pembinaan umat. Ia menekankan bahwa PGI sering mendampingi korban dampak usaha tambang dan keterlibatan mereka dalam bisnis tambang bisa menimbulkan konflik kepentingan.
Bahlil menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk tidak menjadikan perbedaan pendapat sebagai penghalang menuju kebaikan. “Kita adalah negara demokrasi. Jangan jadikan perbedaan itu harus kita pisah untuk menuju jalan kebaikan,” tutupnya.
Dengan demikian, kebijakan pemerintah membuka peluang bagi organisasi keagamaan untuk mengelola tambang masih menjadi perdebatan. Pentingnya komunikasi yang baik dan penjelasan yang mendetail diharapkan dapat menjawab keraguan dan mempertimbangkan kapasitas masing-masing organisasi.