Untuk menghadapi masalah ini, Kementerian PMK telah menyiapkan sejumlah langkah konkret. Salah satu langkah yang akan diambil adalah memberikan advokasi kepada korban judi online. Selain itu, korban akan dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bantuan sosial. Korban yang mengalami gangguan psikososial juga akan mendapatkan pembinaan khusus.
Selain langkah-langkah yang sudah disebutkan, pemerintah berencana memperkuat kerjasama antar lembaga dalam upaya pemberantasan judi online. Koordinasi yang baik antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PMK, Kepolisian, serta PPATK diharapkan dapat mempercepat proses identifikasi dan penindakan terhadap pelaku judi online. Langkah ini diyakini dapat memberikan efek jera yang signifikan.
Dalam konteks internasional, Indonesia dapat belajar dari negara-negara lain yang telah berhasil menekan aktivitas judi online melalui regulasi ketat dan kerjasama antar lembaga. Misalnya, beberapa negara memberlakukan sanksi yang berat bagi operator judi online ilegal dan memperketat kontrol terhadap transaksi finansial yang mencurigakan.
Baca Juga:PAN dan Jokowi Konsolidasi untuk Pilkada, Isu Reshuffle Menteri Jadi SorotanZulkifli Hasan Usulkan Ridwan Kamil dan Kaesang Pangarep untuk Pilgub DKI 2024
Edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online juga menjadi aspek penting dalam upaya pencegahan. Pemerintah dapat menggandeng lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk menyebarkan informasi tentang dampak negatif dari judi online. Kampanye-kampanye ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah mereka terjebak dalam aktivitas ilegal tersebut.
Tidak kalah pentingnya adalah pengawasan terhadap platform digital yang sering digunakan untuk kegiatan judi online. Penyedia layanan internet dan media sosial harus lebih proaktif dalam memantau dan menindak akun-akun yang terlibat dalam promosi atau operasional judi online. Kerjasama dengan perusahaan teknologi internasional juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan memblokir situs-situs judi online.
Pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online ini harus diikuti dengan langkah-langkah yang jelas dan terukur. Evaluasi berkala terhadap kinerja satgas dan pelaporan transparan mengenai hasil kerja mereka akan menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah harus memastikan bahwa upaya pemberantasan ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan hingga praktik judi online benar-benar dapat diberantas dari Indonesia.
Dalam jangka panjang, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi juga akan membantu mengurangi minat terhadap judi online. Dengan ekonomi yang lebih stabil, diharapkan masyarakat tidak lagi mencari jalan pintas melalui judi online yang merugikan.