“Terakhir adalah ketahanan sosial. Kita harus menjadi masyarakat yang guyub karena tetangga kita adalah keluarga kita. Kita kekurangan kunyit, ngetok pintu tetangga. Kita kurang daun salam, kita masuk dapur tetangga. Betul tidak? Jadi, harus baik sama tetangga,” Netty mencontohkan.
Syarat terakhir adalah pengasuhan benar dan tepat. Jangan salah, belakanga muncul kasus anak yang pada saat lahir laki-laki, dewasanya jadi perempuan. Kemudian ada anak laki-laki belum 17 tahun merayakan ulah tahun berdua dengan pacarnya di Bali.
“Itu adalah buah pengasuhan yang tidak tepat. Itulah makanya harus menjadi pegangan bahwa membangun keluarga berkualitas harus dimulai dari visi yang benar. Direncanakan dengan benar. Lalu memiliki ketahanan keluarga. Terakhir, pengasuhan yang benar dan tepat,” pungkas Netty.
100% Hadir Posyandu
Baca Juga:Terkait Keselamatan Penumpang, Dirjen Perhubungan Darat: Nakhoda Harus Tegas dan BeraniDP3AKB Jabar Terus Tingkatkan Kapasitas Teladan KB
Di tempat yang sama, Sekretaris Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat Kukuh Dwi Setiawan mengajak keluarga di KBB untuk secara aktif memanfaatkan fasilitas layanan publik dalam upaya mencegah stunting. Salah satunya dalam rangka Gerakan Serentak Pencegahan Stunting melalui pemeriksaan di pos pelayanan terpadu (Posyandu).
“Ada salah satu masalah di KBB saat ini adalah rendahnya kehadiran di posyandu. Sampai saat ini baru 59 persen ibu hamil, baduta, dan balita yang hadir dan diperiksa di posyandu. Saya berharap pada Juni ini seluruh ibu hamil, baduta, dan balita untuk hadir di posyandu. Ini penting agar data prevalensi stunting bisa diketahui secara akurat,” ungkap Kukuh.
Kukuh menjelaskan bahwa posyandu merupakan layanan pertama dalam pencegahan stunting yang dapat diakses masyarakat. Jika di posyandu ditemukan masalah, selanjutnya bisa datang ke pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas sudah dilengkapi dengan ahli gizi, bidan, dan dokter.
“Yang paling dekat terlebih dahulu. Jangan karena kesibukan, jadi ada pembiaran. Pemerintah sudah banyak menyediakan fasilitas pelayanan kepada masyarakat. Tidak kalah pentingnya adalah masyarakat berperan aktif untuk mengakses layanan di posyandu atau puskemsas. Nanti kalau sudah datang ke posyandu kira-kira ada potensi permasalahan, nanti tim pendamping keluarga (TPK) akan merujuk ke fasilitas kesehatan dan memberikan pemahaman apa yang harus dilakukan,” terang Kukuh.