- Tunjangan Melekat:
– Tunjangan istri/suami: Rp 420.000
– Tunjangan anak (maksimal 2): Rp 168.000
– Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000 per bulan
– Tunjangan beras (4 jiwa): Rp 198.000
– Uang sidang/paket: Rp 2.000.000
2. Tunjangan Lain:
– Tunjangan kehormatan: Rp 5.580.000 per bulan
– Tunjangan komunikasi: Rp 15.554.000 per bulan
– Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp 3.750.000
– Bantuan listrik dan telepon: Rp 7.700.000
3. Biaya Perjalanan:
– Uang harian daerah tingkat I (per hari): Rp 5.000.000
– Uang harian daerah tingkat II (per hari): Rp 4.000.000
– Uang representasi daerah tingkat I (per hari): Rp 4.000.000
– Uang representasi daerah tingkat II (per hari): Rp 3.000.000
Selain tunjangan tersebut, anggota DPR juga mendapatkan fasilitas seperti anggaran pemeliharaan rumah jabatan dan perlengkapan rumah. Artinya, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut, membuat gaji yang diterima menjadi semakin utuh.
Total Pendapatan Anggota DPR
Dengan kombinasi gaji pokok dan berbagai tunjangan, pendapatan yang bisa dibawa pulang oleh anggota DPR setiap bulan cukup besar. Jika ditotal, tunjangan saja bisa mencapai Rp 32.584.000. Ditambah dengan gaji pokok, seorang anggota DPR bisa membawa pulang sekitar Rp 36.784.000 per bulan, belum termasuk tunjangan melekat dan uang sidang.
Skandal ini mengguncang publik dan menimbulkan banyak pertanyaan tentang integritas dan etika anggota dewan. Dengan pendapatan yang cukup besar, keterlibatan dalam aktivitas ilegal seperti judi online menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola dan pengawasan internal di lembaga legislatif.
Baca Juga:Viral! Orang Ini Bagikan Jalur Distribusi Narkoba di Indonesia!Membongkar Mitos Sapi Lemah! Fakta Sejarah dan Kekuatan Sebenarnya
Upaya PPATK
PPATK terus melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap lebih banyak detail terkait kasus ini. Ivan Yustiavandana menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk menindaklanjuti temuan ini. “Kami akan terus mendalami dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa tindakan ilegal ini tidak dibiarkan begitu saja,” tegas Ivan.
Reaksi publik terhadap skandal ini sangat beragam, mulai dari kemarahan hingga kekecewaan. Banyak yang menuntut adanya transparansi lebih dalam pengelolaan keuangan negara dan penerapan sanksi tegas terhadap anggota dewan yang terbukti bersalah.