Pada sisi pariwisata kita bisa menoleh bagaimana impek dari pengelolaan pariwisata Subang akan berimbas pada peningkatan aseli daerah dengan ketentuan pajak yang diberlakukan hari ini.
Melihat sektor pertanian, yang mau tidak mau kita tetap menjadi daerah lumbung padi ketiga baik nasional ataupun Jawa Barat, prestasi ini membawa keresahan yang patutnya dijawab kedepan, dengan selalu mempertahankan areal produktif pertanian tanpa menolak gejolak industrialisasi.
Meloncat pada sektor Kesehatan, bagaimana pola pengentasan persoalan Stunting di kabupaten Subang, agar menuju Subang new zero Stunting, yang terintegrasi dengan intervensi pemerintah yang telah dilakukan saat ini melalu program Bapa Asuk Anak Stunting (BAAS). Kita juga tidak perlu menutup mata, melihat tenaga kesehatan yang harus pula dimanaj dengan baik termasuk kesejahteraannya.
Baca Juga:Wujudkan Perjanjian Kerja Sama Kementerian ATR/BPN-Polri, Menteri AHY & Kapolri Teken KesepakatanUKM Alam Sari Fasilitasi Pembuatan Akun Prakerja di Subang: Banyak Kendala dan Kekecewaan Warga
Mari kita lihat pula soal pendidikan, tindakan bullying yang terjadi baik dikawasan sekolah ataupun diluar marak terdengar dengan ujung kriminalisasi. Juga persoalan status tenaga pendidik yang terus menerus dibenahi dan dituntaskan dengan keterbatasan APBD yang ada sehingga PPPK belum menjadi solusi akhir.
Persoalan lingkungan, dapat kita amati bahwa eksploitasi lingkungan marak terjadi, areal selatan yang seyogyanya harus dijadikan serapan air untuk tidak lahirkan dampak buruk, namun justru tak sebanding perlakuannya ditengah kedok pengelolaan berbagai potensi yang terjadi hari ini.
Kondusifitas berpolitik
Andai saja dituliskan sederet persoalan yang tampak di Subang dari sisi kesejahteraan sosial, bagaimana upaya dalam mengatasi kemiskinan ekstrem atau lowongan pekerjaan yang dihasilkan dari proses industrialisasi. Budaya, bagaimana kearifan lokal terus dipertahankan dan dikembangkan. Dari unsur tata kelola pemerintah terus harus di sesuaikan dengan kemajuan zaman, para Aparatur Sipil Negera (ASN) harus mengupgrade kompetensinya.
Tentu persoalan ini tidak pelik karena tertulis dalam sebuah opini, namun realitasnya menghantui dan harus ditelaah oleh para calon bupati Kabupaten Subang sebagai bagian yang harus disampaikan. Karena Subang seyogyanya tidak butuh jargon kampanye yang manis, menjual dan mudah diucap.
Melampaui dari pada itu, konsep pembangunan yang terintegrasi serta terkonetivitas dengan berbagai unsur strategis lainnya dipandang perlu dibangun, dipersiapkan, sehingga pada prinsipnya pembangunan kabupaten Subang berkelanjutan sesuai dengan tools dan instrumen yang berlaku.