PASUNDAN EKSPRES – Sejumlah akademisi mendesak pemerintah daerah agar tidak mengabaikan tanggung jawab mereka terkait pembayaran hosting fee sebesar Rp 231 miliar kepada Dorna Sports, yang merupakan syarat untuk penyelenggaraan MotoGP Seri Indonesia di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ajang balap internasional ini dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 29 September 2024.
Muhammad Firmansyah, pengamat ekonomi sekaligus dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram), menekankan bahwa nilai hosting fee tersebut sangat besar. Meskipun begitu, ia menegaskan pentingnya melanjutkan penyelenggaraan MotoGP ini.
“Hosting fee bisa dibayar melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan lembaga bisnis lainnya, termasuk PT ITDC. Semua pihak harus sepakat untuk berkontribusi dalam hal ini,” ujar Firmansyah pada Rabu (28/8/2024) di Mataram, seperti dikutip dari Antara.
Baca Juga:Update Harga Emas Antam, Turun pada Rabu Ini, Buyback Juga Menurun, Segera Berinvestasi!Tips Mengatasi Bau Ketiak, Supaya Beraktivitas dengan Bebas dan Percaya Diri
Firmansyah menggarisbawahi bahwa MotoGP merupakan taruhan besar bagi Indonesia, karena menyangkut reputasi dan kredibilitas negara di kancah internasional. “Dunia akan beranggapan, kita ingin menyelenggarakan kegiatan tapi tidak punya dana yang cukup. Hal ini akan memalukan negara,” tambahnya.
Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah pusat dan daerah segera duduk bersama untuk membahas sisa anggaran yang ada dan memastikan berapa yang bisa dibayarkan, sehingga MotoGP di NTB tetap bisa terlaksana dengan baik.
Firmansyah juga memperingatkan bahwa jika hosting fee tersebut tidak dapat dibayar, berbagai konsekuensi berat akan muncul. Selain harus membayar penalti yang bisa mencapai ratusan miliar rupiah, keberlanjutan MotoGP di Mandalika pada masa mendatang juga akan dipertaruhkan.
“PT ITDC harus memikirkan cara untuk mendapatkan dana hosting fee dalam waktu yang sangat terbatas ini. Jika tidak dibayar, akan ada denda sebesar 75 persen dari hosting fee yang harus dibayarkan kepada Dorna. Artinya, ratusan miliar rupiah tetap harus dibayarkan. Mungkin juga ada konsekuensi lain, seperti keberlanjutan kegiatan di Mandalika pada masa depan yang akan dipertaruhkan,” tutup Firmansyah.