Kebijakan yang diambil dari Jakarta seringkali tidak memperhitungkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Mulai dari pendidikan hingga ekonomi, semuanya diputuskan tanpa melibatkan mereka yang terdampak langsung di Maluku. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin Maluku bisa maju jika suara mereka tak pernah didengar?
Mencari Solusi untuk Maluku
Di tengah kekecewaan yang meluas, wacana untuk “mengembalikan Merah Putih ke Jakarta” muncul sebagai simbol protes. Ini bukan sekadar langkah radikal, melainkan ungkapan dari ketidakpuasan masyarakat terhadap janji-janji yang tak pernah ditepati. Masyarakat Maluku tak menginginkan pemberontakan, mereka hanya meminta hak mereka sebagai bagian dari bangsa ini dihormati.
Pemerintah pusat harus merespons dengan langkah nyata, bukan hanya janji-janji manis. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai harus menjadi prioritas untuk setiap warga negara, termasuk di Maluku. Representasi politik yang adil juga sangat penting agar suara Maluku bisa didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan nasional.
Merah Putih dan Maknanya Bagi Maluku
Baca Juga:Guru Honorer Dituntut Rp 50 Juta! Atas Tuduhan Penganiayaan Anak PolisiOlahraga Pagi Nggak Perlu Berat, Coba 7 Gerakan Ringan Ini untuk Bikin Hari Kamu Lebih Fit!
Masyarakat Maluku tak meminta hal yang muluk. Mereka hanya ingin keadilan dan pemerataan yang seharusnya menjadi hak setiap warga Indonesia. Jika pemerintah pusat tak segera merespon, wacana untuk “mengembalikan” Merah Putih bisa berkembang menjadi kenyataan yang lebih serius. Maluku ingin tetap menjadi bagian integral dari Indonesia, namun hal itu hanya mungkin terwujud jika ada keadilan yang merata.
Merah Putih adalah simbol persatuan bangsa, namun tanpa rasa keadilan dan kesejahteraan yang merata, bendera itu bisa kehilangan maknanya bagi sebagian rakyat Indonesia. Keadilan bukan hanya sekadar slogan, tapi harus diwujudkan dengan tindakan nyata yang dirasakan hingga ke pelosok negeri, termasuk Maluku.