PASUNDAN EKSPRES – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menargetkan peningkatan investasi swasta untuk mempercepat pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Setelah dilantik sebagai Kepala OIKN definitif di Istana Negara pada Selasa, 5 November 2024, Basuki mengungkapkan adanya sekitar 500 letter of intent (LoI) yang diterima dari berbagai pelaku usaha. Meski demikian, fokus utama adalah menarik minat investor untuk segera terlibat langsung dalam pengembangan wilayah ini.
“Dari LoI yang ada, ternyata bukan hanya investor, tetapi juga konsultan, kontraktor, dan supplier. Kami prioritaskan investor, yang jumlahnya kurang dari setengah total LoI,” ujar Basuki, mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2014-2024. Menurut Basuki, sebagian besar calon investor ini lebih tertarik pada pengembangan wilayah II di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Meskipun sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan kemungkinan pembangunan IKN akan berjalan lebih lambat dari rencana awal, Basuki menegaskan bahwa percepatan proyek ini tetap menjadi prioritas utama, selaras dengan mandat Undang-Undang IKN. Selain itu, Basuki menyampaikan bahwa percepatan ini adalah instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar proyek ini bisa tuntas dalam 3-4 tahun ke depan. “Kalau ada program dan anggarannya, saya akan kerjakan. Anda sudah tahu gaya saya bekerja, kan?” ucap Basuki penuh percaya diri.
Baca Juga:Peluang Cuan dari Koin Solana! LUCE, GRASS, dan ZEREBRO yang Bikin HebohPilpres AS 2024: Akankah Bitcoin Mengulang Reli Pasca Pemilu?
Perkembangan proyek pembangunan IKN kini terbagi menjadi beberapa tahap atau batch. Pada tahap pertama, capaian pembangunan sudah mencapai 94 persen, sedangkan batch kedua telah mencapai lebih dari 60 persen, dan batch ketiga mendekati 40 persen. Basuki sendiri berencana mulai berkantor kembali di IKN pada Kamis, 7 November 2024, untuk menyambut kunjungan anggota Komisi II DPR dalam agenda kerja mereka.
Di sisi pendanaan, Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp15 triliun untuk pembangunan IKN dalam APBN 2025. “Dana itu akan dipecah, dengan Rp5,89 triliun untuk OIKN dan Rp9,11 triliun untuk Kementerian PUPR,” ungkap Thomas di Serang, Banten, pada 25 September 2024.