Yang lebih mencolok, tambang ilegal ini sering kali berada di pinggir jalan nasional, namun jarang tersentuh hukum. Menurut Walhi, penindakan hukum hanya menyasar pekerja lapangan, sedangkan pemilik tambang tetap bebas berkeliaran.
Bencana Alam Sebagai Harga yang Dibayar
Dampak buruk dari tambang ilegal tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga manusia. Tanah longsor menjadi bencana rutin di Solok Selatan akibat aktivitas tambang yang tidak terkendali. Pada 18 April 2020, longsor di Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, menyebabkan kerusakan parah.
Tragedi serupa kembali terjadi pada 11 Januari 2021 di Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, di mana enam penambang tertimbun longsor. Empat di antaranya meninggal dunia. Tragedi ini berulang pada 10 Mei 2021 dan 21 Agustus 2022 di lokasi yang sama, menewaskan total sebelas penambang. Terbaru, pada 30 Oktober 2023, seorang penambang kembali tewas akibat longsor di Kimbahan Nagari Abai.
Baca Juga:Jimat-Aku Sosialisasikan Pemilu 2024 dengan Simulasi Pencoblosan di Hadapan 20.000 MassaPilih Nomor Satu! Kang Jimat dan Aceng Kudus Siap Mimpin Subang ke Depan
Refleksi dari Kekayaan yang Jadi Kutukan
Kisah tambang emas ilegal di Solok Selatan adalah ironi tentang bagaimana kekayaan alam yang melimpah dapat membawa petaka. Dari konflik di antara aparat, kerusakan lingkungan, hingga korban jiwa, tambang ilegal menciptakan lingkaran masalah yang tak kunjung usai.
Bagi Solok Selatan, label “Bukit Emas” menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia adalah simbol kekayaan yang menjanjikan, namun di sisi lain, ia menjadi sumber konflik, bencana, dan ketidakadilan yang terus menghantui masyarakat. Solusi mendesak diperlukan, baik dalam bentuk penegakan hukum yang tegas maupun pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Tanpa itu, kekayaan ini hanya akan menjadi kutukan bagi generasi mendatang.