PASUNDAN EKSPRES – Usulan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus pemilihan kepala daerah secara langsung dan menggantinya dengan pemilihan oleh DPRD kembali memicu perdebatan publik. Dalam pidatonya pada HUT ke-60 Partai Golkar, Prabowo mengusulkan agar gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD, dengan alasan efisiensi anggaran negara. “Sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo. Ia juga mencontohkan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menerapkan sistem serupa.
Usulan ini mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang sejak lama telah mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ais Syafiah Asfar, Ketua Harian DPP PKB, menyatakan bahwa posisi gubernur lebih tepat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, bukan sebagai pemimpin otonom dengan kebijakan penuh terhadap kabupaten atau kota. “Dari dulu PKB mendukung untuk pemilihan gubernur dapat ditunjuk oleh DPRD,” ujarnya. Ia juga menyoroti anggaran besar yang diperlukan untuk Pilkada langsung, yang menurutnya bisa lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk pembangunan daerah atau program-program sosial.
Namun, Ais juga mengakui adanya dilema dalam sistem ini. Meskipun pemilihan oleh DPRD dapat mengurangi praktik politik uang di tingkat pemilih, namun ia khawatir hal tersebut justru akan memunculkan politik uang di kalangan elite. “Akhirnya kurang transparan dan tidak mewakili kehendak masyarakat di daerah,” jelasnya.
Baca Juga:Megawati Kritis Soal Proses Penyidikan, KPK: Kami Patuhi HukumSOL Terguncang! Ini Prediksi Harga Solana Menuju Akhir 2024
Di sisi lain, meski mendukung pemilihan gubernur oleh DPRD, Partai NasDem memiliki pandangan berbeda terkait pemilihan bupati dan wali kota. Ketua DPP Partai NasDem, Irma Chaniago, mengungkapkan bahwa pemilihan langsung untuk bupati dan wali kota masih relevan. Menurut Irma, gubernur hanya berfungsi sebagai koordinator bagi bupati dan wali kota serta perwakilan pemerintah pusat, sehingga pemilihan langsung untuk gubernur dinilai tidak efisien. “Toh yang kerja langsung ke masyarakat bupati dan wali kota,” katanya. Meski demikian, ia menyatakan bahwa pemilihan langsung untuk bupati, wali kota, dan presiden masih dapat diterima.
Di tengah berbagai pandangan tersebut, wacana penghapusan Pilkada langsung mengundang perdebatan lebih lanjut. Salah satu alasan yang sering disampaikan oleh para pendukung usulan ini adalah efisiensi anggaran. Anggaran besar yang selama ini dialokasikan untuk Pilkada langsung, menurut mereka, sebaiknya digunakan untuk sektor-sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Prabowo bahkan menyinggung bahwa biaya Pilkada yang besar dapat dialihkan untuk memberi makan anak-anak miskin.