PASUNDAN EKSPRES – Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial berupa beras gratis sebanyak 20 kilogram kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama Januari hingga Februari 2025. Bantuan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan masyarakat, terutama setelah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang mulai berlaku 1 Januari 2025.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengonfirmasi keputusan ini, menyatakan bahwa Bulog akan menjalankan penyaluran bantuan beras tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. “Dua bantuan pangan Januari dan Februari sudah diperintahkan presiden kemarin, bahwa Bapanas akan menugaskan Bulog untuk menjalankan bantuan beras untuk 16 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan), masing-masing 10 kg selama dua bulan, Januari-Februari 2025,” ujar Arief di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (16/12).
Langkah Pemerintah di Tengah Tekanan Ekonomi
Penyaluran bantuan beras ini muncul di tengah kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen, yang diperkirakan akan berdampak signifikan pada daya beli masyarakat. Meski demikian, pemerintah meyakinkan bahwa sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, dan telur ayam akan tetap bebas dari pengenaan PPN. Hal ini bertujuan untuk menekan lonjakan harga kebutuhan pokok di pasar dan meringankan beban masyarakat.
Baca Juga:Air Rebusan Mi Instan Tidak Berbahaya, Ini Alasannya Menurut Ahli GiziTarif PPN Naik Jadi 12% Tahun Depan, Ini Alasan Pemerintah dan Perbandingannya dengan Negara Lain
Arief menegaskan bahwa stok cadangan beras nasional saat ini cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta awal tahun mendatang. “Stok beras di Bulog hari ini 2 juta ton lebih, biasanya di bulan November di bawah 800 ribu ton. Sehingga dengan ini pemerintah siap menghadapi Desember, Januari, dan Februari,” ungkapnya di kantor Bapanas, Kamis (5/12/2024).
Musim Hujan dan Tingginya Konsumsi
Kendati stok beras dinilai aman, Arief tetap mengingatkan adanya risiko penyusutan cadangan beras akibat tingginya konsumsi selama perayaan Nataru. Selain itu, musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada awal tahun 2025 diprediksi akan menghambat produksi beras hingga Februari. Situasi ini menjadi tantangan tambahan bagi pemerintah dalam memastikan ketersediaan beras tetap stabil dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Dengan cadangan beras yang telah disiapkan dan kebijakan bantuan pangan untuk 16 juta keluarga, pemerintah berharap langkah ini dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi dan mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang terdampak secara langsung akibat kebijakan kenaikan PPN.