SIKS-NG ini terintegrasi dengan data kependudukan. Maka dari itu, Irvan mengimbau bagi siapapun yang membutuhkan bantuan tersebut agar memastikan kepadanan data kependudukannya.
“Siapapun yang membutuhkan bantuan ini harus padan dukcapil dulu identitasnya, semuanya harus tercantum resmi di Kemendagri dan juga padan, karena system membaca seperti itu. Jadi apabila ada masyarakat yang tidak menerima bantuan PKH, berarti mohon maaf datanya belum padan,” ucapnya
Leih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa bantuan PKH ini tidak serta merta memberikan bantuan, tetapi juga terdapat tindak lanjut dari bantuan tersebut, hal ini sebagai upaya memastikan rantai kemiskinan itu putus.
Baca Juga:Minimnya Penerangan Jalan, Warga minta Jalan Jalancagak-Kasomalang di PerhatikanAda Kecelakaan di Jalan Dua Ranggawulung Subang, Lalu Lintas Tersendat
“PKH ini tidak sekedar memberi bantuan kemudian selesai, tetapi terdapat juga pendampingan. PKH ini dibentuk untuk merubah pola perilaku masyarakat. Oleh sebab itu, Kemensos membentuk SDM PKH untuk pendampingannya,” ucapnya.
Ia menambahkan, saat ini SDM PKH di Subang adalah sebanyak 204 orang sebagai pendamping sosial yang tersebar di seluruh desa dan kecamatan.
Irvan bilang tugas dari SDM PKH tidak hanya memberitahu Waktu pencairan bantuan PKH tersebut kepada KPM, tetapi juga mewajibkan KPM untuk melaksanakan pertemuan kelompok yang nantinya akan diberikan edukasi soal beberapa modul seperti Kesehatan dan gizi, kesejahteraan sosial, pengelolaan keuangan, dan lain sebagainya. Upaya tersebut bertujuan agar KPM menjadi mandiri dan berdaya.
“Tujuan akhirnya adalah mereka bisa keluar dari kepersertaan PKH dan menjadi mandiri,” ucapnya.
Saat ini, angka graduasi mandiri atau KPM yang telah mandiri yaitu sebanyak 3.292 KPM. Angka tersebut Irvan katakan masih rendah karena masih di bawah 10 persen dari total jumlah KPM di Kabupaten Subang.(fsh)