PURWAKARTA-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha menegaskan, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta ingin memastikan kelancaran pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan Norman saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan berbagai pihak terkait di Aula Janaka, Kompleks Sekretariat Daerah Purwakarta, Senin (20/1).
Seperti diketahui, program MBG di Kabupaten Purwakarta telah berjalan sejak Senin (6/1) lalu. Adapun rakor ini digelar Sebagai upaya memastikan program MBG berjalan sesuai rencana.
Baca Juga:Panitia Jaga Netralitas Pilkades PAW di SubangAwal Tahun Belum Ada Usulan Pencairan Anggaran Desa di Subang
“Alokasi anggaran MBG yang disimpan di Dinas Pendidikan menjadi salah satu fokus pembahasan. Ini sesuai dengan aturan dari Kemendagri,” kata Norman kepada wartawan usai rakor.
Norman menyebutkan, program MBG di Purwakarta telah diluncurkan pada awal Januari 2025 di bawah koordinasi Kodim 0619/Purwakarta dan Yayasan Al-Muhajirin. “Program ini mencakup 10 sekolah dan melibatkan sekitar 165.140 siswa SD dan SMP di Purwakarta sebagai penerima manfaat,” ujar Norman.
Guna memaksimalkan pengelolaan program ini, berbagai model pengelolaan yang disusun oleh Badan Gizi Nasional (BGN) juga dibahas dalam rakor. Di antaranya, seperti pengelolaan secara swakelola, kerja sama dengan institusi lain, kerja sama dengan pihak ketiga, serta model hibrid yang akan diterapkan di Purwakarta.
Ia menyebutkan, pentingnya koordinasi antarperangkat daerah juga ditekankan. “Untuk Dinas Pangan dan Pertanian, kami meminta persiapan pekarangan pangan bergizi yang akan menjadi bahan utama MBG serta uji kualitas bahan makanan,” ucap Norman.
Dinas Perikanan dan Peternakan, sambungnya, akan fokus pada penyediaan bahan makanan seperti telur, ayam, dan ikan.
Selanjutnya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian diminta untuk mengkoordinasikan potensi pengusaha UMKM di Purwakarta, terutama dalam pengolahan ikan sebagai opsi menu MBG.
“Kami ingin memastikan pasokan bahan pangan stabil dan tidak terjadi kelangkaan yang bisa mempengaruhi harga,” ujarnya.
Baca Juga:MTs As-Salam Plered Tingkatkan Kualitas Pembelajaran Lewat IHTLBM Bareng RMI NU Latih Santri Soal Bahtsul Masail
Ia mengatakan, Dinas Kesehatan juga berperan penting dalam program ini, terutama dalam melakukan uji gizi dan evaluasi terhadap menu MBG.
Sementara itu, kata dia, Badan Keuangan dan Aset Daerah Purwakarta masih menunggu petunjuk teknis terkait apakah anggaran MBG hanya untuk pembelian makanan atau juga mencakup biaya untuk juru masak dan akomodasi lainnya.