PASUNDAN EKSPRES– Gubernur terpilih Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akan dilantik pada 20 Februari mendatang menggelar pertemuan dengan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat.
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas pemerataan pembangunan desa di Jawa Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat bersama anggota membahas sejumlah isu krusial terkait pemerintahan desa, terutama transparansi pengelolaan dana desa.
Baca Juga:Reynaldy Putra & Agus Masykur Resmi Dilantik, Subang Catat Sejarah Baru di Istana Negara!Download Game Harvest Moon – Boy And Girl (66,3MB) PPSSPP di Android Offline
Menurut Dedi Mulyadi, transparansi ini menjadi perhatian utama karena sering menimbulkan polemik di masyarakat.
Selain itu, banyak desa di Jawa Barat masih menghadapi masalah ketertinggalan, baik dalam hal infrastruktur, layanan kesehatan, maupun pendidikan.
Oleh karena itu, pemerintah provinsi berencana untuk mengubah sistem distribusi bantuan desa yang selama ini diberikan secara merata sebesar Rp130 juta per desa.
Skema baru akan menyesuaikan besaran bantuan berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah desa.
“Tidak mungkin desa dengan penduduk 3.000 orang mendapatkan bantuan yang sama dengan desa berpenduduk 150.000 orang. Oleh karena itu, kami akan menyesuaikan alokasi bantuan agar lebih adil dan efektif,” ujar Dedi Mulyadi dalam diskusi tersebut.
Pemerintah provinsi juga akan mengalokasikan anggaran untuk berbagai program bantuan, seperti rumah tidak layak huni, pengembangan pertanian, pembangunan irigasi pedesaan, serta penanganan masalah gizi buruk atau stunting.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mendorong pembangunan yang lebih merata.
Baca Juga:Download Game Tenchu – Shadow Assassins (457MB) PPSSPP di Android OfflineAI Lebih Bahaya dari Nuklir? Begini Penjelasannya!
Selain itu, dalam diskusi juga diungkapkan bahwa masih banyak desa di pelosok Jawa Barat yang minim penerangan.
Salah satu contoh adalah jalur dari Sumedang ke Garut yang setelah Magrib terasa sangat gelap. Masalah ini menjadi perhatian serius dan akan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan infrastruktur ke depan.
Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa kebijakan stimulus bantuan tidak hanya akan difokuskan untuk desa, tetapi juga akan mencakup kelurahan di kota-kota besar seperti Bandung dan Depok.
Dengan demikian, semua wilayah di Jawa Barat bisa merasakan dampak positif dari program pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.