PASUNDAN EKSPRES- Pertemuan antara Gubernur terpilih Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat menuai berbagai tanggapan.
Diskusi yang berfokus pada pemerataan pembangunan desa ini menyoroti berbagai permasalahan yang masih menjadi polemik di masyarakat, terutama dalam hal transparansi pengelolaan dana desa.
Sejumlah pihak mempertanyakan efektivitas skema bantuan desa yang selama ini dianggap kurang adil.
Baca Juga:Rockstar Games Konfirmasi GTA 6 Hadir di PC, Tapi Kapan Rilisnya?Ide Hadiah Valentine Day untuk Orang Terkasih, Pilih yang Paling Berkesan!
Saat ini, setiap desa mendapatkan bantuan sebesar Rp130 juta secara merata. Namun, Dedi Mulyadi berencana mengubah sistem tersebut dengan menyesuaikan bantuan berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah desa.
“Desa dengan 3.000 penduduk tidak mungkin menerima bantuan yang sama dengan desa berpenduduk 150.000. Ini yang harus kita sesuaikan agar lebih proporsional,” ujar Dedi Mulyadi
Meskipun gagasan tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan, ada kekhawatiran bahwa desa-desa kecil dengan infrastruktur terbatas bisa semakin tertinggal jika skema baru tidak diatur dengan baik.
Selain itu, minimnya penerangan di sejumlah desa, seperti jalur Sumedang-Garut setelah Magrib, menjadi salah satu bukti bahwa pembangunan belum merata di seluruh wilayah Jawa Barat.
Selain infrastruktur, diskusi juga menyinggung persoalan layanan kesehatan, pendidikan, dan penanganan stunting di desa-desa terpencil.
Program bantuan seperti renovasi rumah tidak layak huni dan pengembangan irigasi pedesaan menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.