PASUNDAN EKSPRES – Langkah tegas diambil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk memastikan pembangunan pabrik mobil listrik PT BYD Motor Indonesia di Kabupaten Subang berjalan tanpa hambatan, terutama dari praktik mafia tanah dan pihak-pihak yang kerap mengganggu proses investasi. Dengan proyeksi menyerap hingga 18.000 tenaga kerja, proyek ini menjadi sorotan strategis dan Dedi memastikan tidak akan ada kompromi terhadap praktik yang merugikan rakyat dan dunia usaha.
Dedi menyampaikan bahwa pembangunan pabrik tersebut merupakan peluang besar untuk memajukan industri otomotif ramah lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Ia menekankan bahwa komitmennya sebagai kepala daerah adalah menjaga agar proses perizinan dan pembangunan pabrik berlangsung tanpa kendala birokrasi dan gangguan eksternal.
“Harus mendorong investasi agar berjalan cepat. Proses perizinannya tak boleh berliku-liku, saya buktikan hari ini saya selalu memberikan advokasi,” kata Dedi melalui akun media sosial pribadinya, pada Minggu (6/4/2025).
Baca Juga:Rekayasa One Way Lokal di Tol Semarang-Solo, Upaya Cegah Kemacetan Saat Arus Balik LebaranPrabowo Megawati Siap Adakan Pertempuan! Puan Konfirmasi!
Dalam pandangan Dedi, keterlibatan pemerintah tidak cukup sebatas mengeluarkan izin dan menyambut investor. Ia merasa perlu turun tangan langsung untuk menghapus hambatan yang sering kali muncul dari oknum tidak bertanggung jawab. Salah satu persoalan yang ia sorot adalah maraknya praktik percaloan tanah yang kerap mempersulit proses pembebasan lahan di kawasan industri Subang.
“Tinggal persoalan beberapa hal seperti pembebasan tanah di area kawasan industri di Subang yang masih terkendala karena adanya percaloan-percaloan, orang menikmati keuntungan besar dari percaloan tanah. Itu nanti akan saya tangani dan tuntaskan dalam bulan April ini,” tegasnya.
Tak hanya itu, Dedi juga melihat pentingnya mengatur kembali sistem rekrutmen tenaga kerja agar lebih adil dan efisien. Ia mendorong penggunaan sistem daring (online) untuk pendaftaran kerja di sektor industri, guna menghindari praktik titip-menitip serta antrean panjang yang tidak manusiawi.
Ia menambahkan, Pemprov Jabar akan menyediakan bursa kerja yang bisa diakses langsung oleh perusahaan pencari tenaga kerja. Prosesnya pun akan lebih praktis dan terfokus pada kemampuan pelamar, bukan berkas administratif awal yang sering kali menjadi penghalang.